PERTAMA, kebohongan. Ada 9 kebohongan baru dan kebohongan lama yang dilakukan pemerintah SBY yang dikemukakan tokoh lintas agama.
Sembilan kebohongan baru pemerintah itu berkenaan dengan kebebasan beragama; kebebasan pers; perlindungan terhadap TKI-pekerja migran; transparansi pemerintahan, pemberantasan korupsi; pengusutan rekening mencurigakan (gendut) perwira polisi; politik yang bersih, santun, beretika; kasus mafia hukum yang salah satunya adalah kasus Gayus H Tambunan; dan terkait kedaulatan NKRI.
Sedangkan kebohongan lama pemerintah SBY dalam hal penyampaian angka kemiskinan, kebutuhan rakyat, ketahanan pangan dan energi, pemberantasan teroris, penegakan hak asasi manusia, anggaran pendidikan, kasus Lapindo, kasus Newmont, serta kasus Freeport.
18 kebohongan itu langsung membuat merah kuping SBY. Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia Romo Benny Susetyo mengatakan, bahwa para tokoh lintas agama ini merupakan orang yang tidak bisa dibeli.
“Parpol sudah bisa dibeli, tinggal inilah orang yang tidak bisa dibeli. Saya jamin tokoh agama tidak bisa dibeli. Masyarakat juga bisa menilai mana tokoh agama yang bisa dibeli dan mana yang tidak,” tegas Romo Benny.
Karenanya, pemerintah tidak lagi menggunakan retorika. “Stop Lapindo, selesaikan kasus Gayus dan Century sehingga masyarakat tidak disandera oleh kepentingan politik,” tandasnya.
Belum habis masalah kebohongan, di beberapa muncul buku profil SBY. Sebagaimana diberitakan, buku bergambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah beredar di 61 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Tegal. Buku SBY ini merupakan buku literatur yang kontennya bukan berisikan materi pelajaran sekolah, melainkan tentang profil SBY dan sejenisnya.
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengatakan serial buku tersebut lulus penilaian Pusat Kurikulum dam Pembukuan Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2009. Berikut ini buku serial profil SBY terdiri dari 10 jilid.
Celakanya, anggaran buku tersebut diambil dari dana alokasi khusus. Harusnya, anggaran pendidikan yang didapatkan dari DAK semestinya bertujuan untuk semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, terutama buku-buku pelajaran.
‘’Terkait hal itu, pembagian buku-buku tentang Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah menyalahi aturan penggunaan DAK yang bukan prioritas untuk tujuan wajib relajar,’’ tegaskan Ade Irawan, Koordinator Divisi Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW).
Terakhir, seputar gaji, untuk kesekian kalinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluh soal gaji. SBY menyentil soal gaji yang selama ini diterimanya. Di hadapan TNI dan Polri, Presiden SBY berujar kalau selama 7 tahun ini, gaji presiden belum juga naik.
Tak heran, ucapan itu mengundang reaksi keras sejumlah elemen masyarakat. Bahkan, menyentil curhat Presiden SBY soal gaji itu, Gerakan Alumni HMI membuatkan logo khusus untuk menunjang aksi Gerakan koin 100 rupiah untuk Preside SBY.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar