Welcome @ DET-news .... This blog contains the knowledge, news and any interesting information ....
Selasa, 18 Januari 2011
Makhluk "Buncul" Halus Hebohkan Warga Cirebon
CIREBON - Penangkapan Buncul, sejenis makhluk halus yang bisa dilihat kasat mata, hebohkan warga Cirebon, Jawa Barat. Untuk bisa melihat makhluk tersebut warga terlebih dahulu membayar karcis Rp1.000.
Pak BEYE temui Tokoh Agama
Pertemuan antara Presiden SBY dengan para tokoh lintas agama belum memasuki pembahasan secara substansial. Dalam dialog yang dilakukan, pemerintah terkesan seperti membela diri dari tuduhan kebohongan yang pernah dideklarasikan.
"Paling penting saya sangat meyakini kekuatan dialog. Dan dialog perlu kita lakukan. Dan Alhamdulillah direspon dengan baik. Tadi belum sampai substansi," ujar Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin kepada wartawan usai pertemuan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (18/1/2011).
Hal yang sama juga disampaikan oleh aktivis dari PGI, Jerry Sumampouw secara terpisah. Poin-poin 18 kebohongan yang pernah dideklarasikan juga dibacakan dalam kesempatan ini. Namun, menurutnya, tanggapan presiden biasa saja, bahkan pembahasan yang dilakukan tidak masuk subtansi dan tidak konkret.
"Percakapan tidak masuk substansi. (18 Poin kebohongan) Dibacakan di depan presiden, tanggapannya biasa, ada banyak kelemahan, akan diperbaiki, terima kasih untuk masukan. Konkretnya dalam pertemuan berikutnya, ini sangat tidak konkret," tuturnya.
Jerry berpendapat, pembahasan yang dilakukan cenderung seperti pembelaan diri dari pemerintah. Dalam setiap masalah yang dipertanyakan, pemerintah menjawabnya dengan memaparkan keberhasilan-keberhasilan yang diklaim telah dicapai.
"Ya (seperti pembelaan diri), ada kekeliruan menangkap substansi percakapan juga, karena stressing bukan di situ. Jawabannya keberhasilan, agak keliru seolah ini adu data. Bahwa ada masyarakat sampai sekarang tidak bisa makan, itu fakta, bukan berapa banyak sekarang dibanding dulu, tidak memungkinkan untuk menjawab," ucapnya.
"Betul ada penurunan kemiskinan, tapi faktanya tetap ada orang yang tidak makan, puasa bukan karena agama, tapi tidak bisa makan. Yang begini belum tersentuh dalam percakapan tadi. Tokoh-tokoh agama menyatakan apa yang begini responnya masih keberhasilan pemerintah, bukan itu," imbuh Jerry.
Jerry mengakui, suasana dialog memang berjalan dengan baik dan penuh keterbukaan. Namun, format yang terlalu formil membuat para tokoh lintas agama merasa terbatas untuk menyampaikan pandangan masing-masing.
"Suasana lempeng, biasalah, terbuka, formil kenegaraan. Banyak dari kita tidak terbiasa dengan format seperti itu, terbatas juga ngomongnya, ngomong respon, ngomong respon. Presiden bertindak sebagai moderator karena dia yang pegang mic," jelas dia.
Jerry menambahkan, dalam pertemuan tersebut memang membahas banyak masalah, antara lain, korupsi, kasus Bank Century, kebebasan beribadah, isu ekonomi, kehormatan negara berkaitan dengan perbatasan, serta masalah TKI.
Untuk selanjutnya, direncanakan untuk dilakukan pertemuan lanjutan antara tokoh lintas agama dengan pemerintah. Hal ini dilontarkan oleh Menko Polhukam, Djoko Suyanto.
"Akan ada pertemuan lebih lanjut yang lebih substansial, tapi tidak harus dengan presiden atau wakil presiden. Tapi bisa dari unsur pemerintah untuk mengadakan dialog tersebut," ucap Djoko kepada wartawan.
"Paling penting saya sangat meyakini kekuatan dialog. Dan dialog perlu kita lakukan. Dan Alhamdulillah direspon dengan baik. Tadi belum sampai substansi," ujar Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin kepada wartawan usai pertemuan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (18/1/2011).
Hal yang sama juga disampaikan oleh aktivis dari PGI, Jerry Sumampouw secara terpisah. Poin-poin 18 kebohongan yang pernah dideklarasikan juga dibacakan dalam kesempatan ini. Namun, menurutnya, tanggapan presiden biasa saja, bahkan pembahasan yang dilakukan tidak masuk subtansi dan tidak konkret.
"Percakapan tidak masuk substansi. (18 Poin kebohongan) Dibacakan di depan presiden, tanggapannya biasa, ada banyak kelemahan, akan diperbaiki, terima kasih untuk masukan. Konkretnya dalam pertemuan berikutnya, ini sangat tidak konkret," tuturnya.
Jerry berpendapat, pembahasan yang dilakukan cenderung seperti pembelaan diri dari pemerintah. Dalam setiap masalah yang dipertanyakan, pemerintah menjawabnya dengan memaparkan keberhasilan-keberhasilan yang diklaim telah dicapai.
"Ya (seperti pembelaan diri), ada kekeliruan menangkap substansi percakapan juga, karena stressing bukan di situ. Jawabannya keberhasilan, agak keliru seolah ini adu data. Bahwa ada masyarakat sampai sekarang tidak bisa makan, itu fakta, bukan berapa banyak sekarang dibanding dulu, tidak memungkinkan untuk menjawab," ucapnya.
"Betul ada penurunan kemiskinan, tapi faktanya tetap ada orang yang tidak makan, puasa bukan karena agama, tapi tidak bisa makan. Yang begini belum tersentuh dalam percakapan tadi. Tokoh-tokoh agama menyatakan apa yang begini responnya masih keberhasilan pemerintah, bukan itu," imbuh Jerry.
Jerry mengakui, suasana dialog memang berjalan dengan baik dan penuh keterbukaan. Namun, format yang terlalu formil membuat para tokoh lintas agama merasa terbatas untuk menyampaikan pandangan masing-masing.
"Suasana lempeng, biasalah, terbuka, formil kenegaraan. Banyak dari kita tidak terbiasa dengan format seperti itu, terbatas juga ngomongnya, ngomong respon, ngomong respon. Presiden bertindak sebagai moderator karena dia yang pegang mic," jelas dia.
Jerry menambahkan, dalam pertemuan tersebut memang membahas banyak masalah, antara lain, korupsi, kasus Bank Century, kebebasan beribadah, isu ekonomi, kehormatan negara berkaitan dengan perbatasan, serta masalah TKI.
Untuk selanjutnya, direncanakan untuk dilakukan pertemuan lanjutan antara tokoh lintas agama dengan pemerintah. Hal ini dilontarkan oleh Menko Polhukam, Djoko Suyanto.
"Akan ada pertemuan lebih lanjut yang lebih substansial, tapi tidak harus dengan presiden atau wakil presiden. Tapi bisa dari unsur pemerintah untuk mengadakan dialog tersebut," ucap Djoko kepada wartawan.
WOW, HARTA GAYUS (Series MAFIA PAJAK)
Harta Gayus Tambunan ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Selain bekerja di Ditjen
Pajak, pegawai golongan IIIA ini ternyata memiliki jenis usaha lain yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
"Gayus punya beberapa pekerjaan, salah satunya pengusaha pom bensin," kata anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Yunus Husein dalam Obrolan Langsat bertajuk Mafia Hukum di Jl Langsat 1/16 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/1/2011).
Hadir dalam acara ini sebagai pembicara diantaranya tiga anggota Satgas, Mas Ahmad Santosa, Denny Indrayana dan Yunus Husein. Acara ini dimoderatori oleh presenter Najwa Shihab.
Yunus mengatakan dalam data laporan yang dimilikinya, Gayus memiliki tiga pekerjaan yakni pegawai pajak, pengusaha pom bensin dan satu lagi dirinya lupa pekerjaan apa.
"Tapi saya tidak tahu lokasi pom bensinnya," ujar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan ini.
Data Satgas terkait kekayaan Gayus saat ini, lanjut Yunus, masih dengan data yang sebesar Rp 74 miliar. Aset pom bensin tersebut belum dimasukan dalam data baru yang menambah kekayaan Gayus.
"Dia tidak mau ngaku dari mana," paparnya.
Untuk diketahui sebelumnya Mabes Polri mengaku telah menyita sejumlah harta terdakwa kasus mafia hukum Gayus Tambunan. Penyitaan dilakukan terhadap rekening, rumah dan deposito.
"Ada 12 macam," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Senin (29/11/2010).
Berikut 12 harta Gayus yang disita Mabes Polri:
1. 15.188.000 lembar saham senilai Rp 7 milliar
2. Uang senilai US$ 56.096 di BRI
3. Uang senilai US$ 2.972 di Bank Mandiri
4. Rp 500.997.260 berbentuk deposito di Bank CIMB Niaga atas nama Gayus Tambunan
5. Rp 500 juta berbentuk deposito di Bank Mandiri atas nama Gayus Tambunan
6. Rp 311.270.735 tabungan di Bank Mandiri
7. Rp 129.661.172 tabungan di Bank Mandiri atas nama Gayus Tambunan
8. Rp 125.107.806 tabungan di Bank CIMB Niaga atas Milana Anggraeni (istri Gayus)
9. Rp 1.371.573.188 tabungan di BII atas nama Milana Anggraeni
10. Rp 17.438.091 di BEJ dalam bentuk saham
11. Rp 16.219 tabungan di BCA Bintaro
12. 1 Unit tanah berbentuk rumah dan bangunan di Kelapa Gading
Selain itu, kata Yoga, Polri juga telah menyita sejumlah harta di safe deposite box Bank Mandiri cabang Kelapa Gading.
"Ada uang US$ 659.800, 9.000.680 dolar Singapura di deposite box Kelapa Gading, 31 batang logam mulia masing-masing sebesar 100 gram dari deposite box Kelapa Gading. Nilai yang disafe deposite box itu Rp 74 miliar. Yang tadi, 12 macam itu, Rp 10 miliar sekian," paparnya.
Pajak, pegawai golongan IIIA ini ternyata memiliki jenis usaha lain yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
"Gayus punya beberapa pekerjaan, salah satunya pengusaha pom bensin," kata anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Yunus Husein dalam Obrolan Langsat bertajuk Mafia Hukum di Jl Langsat 1/16 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/1/2011).
Hadir dalam acara ini sebagai pembicara diantaranya tiga anggota Satgas, Mas Ahmad Santosa, Denny Indrayana dan Yunus Husein. Acara ini dimoderatori oleh presenter Najwa Shihab.
Yunus mengatakan dalam data laporan yang dimilikinya, Gayus memiliki tiga pekerjaan yakni pegawai pajak, pengusaha pom bensin dan satu lagi dirinya lupa pekerjaan apa.
"Tapi saya tidak tahu lokasi pom bensinnya," ujar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan ini.
Data Satgas terkait kekayaan Gayus saat ini, lanjut Yunus, masih dengan data yang sebesar Rp 74 miliar. Aset pom bensin tersebut belum dimasukan dalam data baru yang menambah kekayaan Gayus.
"Dia tidak mau ngaku dari mana," paparnya.
Untuk diketahui sebelumnya Mabes Polri mengaku telah menyita sejumlah harta terdakwa kasus mafia hukum Gayus Tambunan. Penyitaan dilakukan terhadap rekening, rumah dan deposito.
"Ada 12 macam," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Senin (29/11/2010).
Berikut 12 harta Gayus yang disita Mabes Polri:
1. 15.188.000 lembar saham senilai Rp 7 milliar
2. Uang senilai US$ 56.096 di BRI
3. Uang senilai US$ 2.972 di Bank Mandiri
4. Rp 500.997.260 berbentuk deposito di Bank CIMB Niaga atas nama Gayus Tambunan
5. Rp 500 juta berbentuk deposito di Bank Mandiri atas nama Gayus Tambunan
6. Rp 311.270.735 tabungan di Bank Mandiri
7. Rp 129.661.172 tabungan di Bank Mandiri atas nama Gayus Tambunan
8. Rp 125.107.806 tabungan di Bank CIMB Niaga atas Milana Anggraeni (istri Gayus)
9. Rp 1.371.573.188 tabungan di BII atas nama Milana Anggraeni
10. Rp 17.438.091 di BEJ dalam bentuk saham
11. Rp 16.219 tabungan di BCA Bintaro
12. 1 Unit tanah berbentuk rumah dan bangunan di Kelapa Gading
Selain itu, kata Yoga, Polri juga telah menyita sejumlah harta di safe deposite box Bank Mandiri cabang Kelapa Gading.
"Ada uang US$ 659.800, 9.000.680 dolar Singapura di deposite box Kelapa Gading, 31 batang logam mulia masing-masing sebesar 100 gram dari deposite box Kelapa Gading. Nilai yang disafe deposite box itu Rp 74 miliar. Yang tadi, 12 macam itu, Rp 10 miliar sekian," paparnya.
Series MAFIA PAJAK (GAYUS TAMBUNAN)
Presiden SBY telah mengeluarkan 12 instruksi penanganan kasus Gayus Tambunan. Namun nada pesimistis muncul, semestinya presiden menyerahkan saja kasus Gayus ke KPK.
"Saya optimistis bila KPK menangani dan bekerja sama dengan Polri, PPATK, serta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum," kata pemerhati hukum, Erry Riyana Hardjapamekas saat dihubungi, Selasa (18/1/2011).
Dia menjelaskan, KPK bisa menangani kasus Gayus sesuai kewenangannya, khususnya terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Gayus.
"Tidak perlu diberikan kewenangan lagi, tinggal instruksi presiden yang jelas dan tegas agar Polri, PPATK, dan Satgas mendukung penuh," tutupnya.
Presiden pada Senin (17/1) mengeluarkan 12 instruksi terkait kasus Gayus. Antara lain instruksi itu meminta sinergi di antara penegak hukum harus ditingkatkan dengan melibatkan PPATK, Satgas, dan KPK.
Namun KPK, hanya disebutkan melakukan langkah pemeriksaan yang belum ditangani Polri.
"Saya optimistis bila KPK menangani dan bekerja sama dengan Polri, PPATK, serta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum," kata pemerhati hukum, Erry Riyana Hardjapamekas saat dihubungi, Selasa (18/1/2011).
Dia menjelaskan, KPK bisa menangani kasus Gayus sesuai kewenangannya, khususnya terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Gayus.
"Tidak perlu diberikan kewenangan lagi, tinggal instruksi presiden yang jelas dan tegas agar Polri, PPATK, dan Satgas mendukung penuh," tutupnya.
Presiden pada Senin (17/1) mengeluarkan 12 instruksi terkait kasus Gayus. Antara lain instruksi itu meminta sinergi di antara penegak hukum harus ditingkatkan dengan melibatkan PPATK, Satgas, dan KPK.
Namun KPK, hanya disebutkan melakukan langkah pemeriksaan yang belum ditangani Polri.
Intruksi Pak Beye
Jakarta - Presiden SBY telah mengeluarkan 12 instruksi terkait kasus Gayus Tambunan. Indonesia Police Watch (IPW) pun meminta Kapolri Jenderal Timur Pradopo segera menjawab perintah ini.
"Ini sudah dua kali Presiden meminta kepada Kapolri untuk menyelesaikan kasus Gayus. Kapolri harus segera menyelesaikan kasus ini," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada detikcom, Senin (17/1/2011) malam.
Menurut Neta, melihat dari rekam jejak Timur, tidak ada kepentingan Timur dalam kasus Gayus. Timur dinilai bebas dari aliran dana Gayus Tambunan. Hal ini harusnya membuat Timur bisa segera tancap gas untuk membongkar kasus ini.
"Timur juga harus membersihkan Polri dari orang-orang yang diduga terlibat kasus ini. Jangan segan-segan untuk mencopot orang yang bersalah," pesan Neta.
Neta pun meminta agar Polri bisa bersinergi dengan KPK, sesuai instruksi presiden itu. KPK bisa berperan dalam mengungkap buka blokir rekening Gayus sebesar Rp 28 miliar. Hal ini diduga banyak melibatkan oknum petinggi Polri.
"Jadi harus dilakukan di instansi lain," tambahnya.
Sebelumnya, SBY telah mengeluarkan 12 instruksi terkait penanganan kasus Gayus Tambunan. Pada pihak kepolisian, khususnya, SBY meminta kasus ini segera diselesaikan. Selain itu kepolisian diminta bersinergi dengan KPK dan mencopot personelnya jika ada yang terlibat.
"Ini sudah dua kali Presiden meminta kepada Kapolri untuk menyelesaikan kasus Gayus. Kapolri harus segera menyelesaikan kasus ini," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada detikcom, Senin (17/1/2011) malam.
Menurut Neta, melihat dari rekam jejak Timur, tidak ada kepentingan Timur dalam kasus Gayus. Timur dinilai bebas dari aliran dana Gayus Tambunan. Hal ini harusnya membuat Timur bisa segera tancap gas untuk membongkar kasus ini.
"Timur juga harus membersihkan Polri dari orang-orang yang diduga terlibat kasus ini. Jangan segan-segan untuk mencopot orang yang bersalah," pesan Neta.
Neta pun meminta agar Polri bisa bersinergi dengan KPK, sesuai instruksi presiden itu. KPK bisa berperan dalam mengungkap buka blokir rekening Gayus sebesar Rp 28 miliar. Hal ini diduga banyak melibatkan oknum petinggi Polri.
"Jadi harus dilakukan di instansi lain," tambahnya.
Sebelumnya, SBY telah mengeluarkan 12 instruksi terkait penanganan kasus Gayus Tambunan. Pada pihak kepolisian, khususnya, SBY meminta kasus ini segera diselesaikan. Selain itu kepolisian diminta bersinergi dengan KPK dan mencopot personelnya jika ada yang terlibat.
Langganan:
Postingan (Atom)