Jumat, 18 Maret 2011

Taufiq Kiemas Disebut Wikileaks, Megawati Santai

Wikileaks mengungkap dokumen Kedubes AS Jakarta yang menyatakan Presiden SBY melindungi Taufiq Kiemas dari kasus korupsi. Meski suaminya disebut di Wikileaks, Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tenang-tenang saja.

"Saya tenang-tenang saja, kan?" kata Mega bertanya balik ketika diminta komentarnya, di kediaman pribadi Bupati Klaten Sunarna di Kecamatan Bayat, Klaten, Kamis (17/3/2011).

Terkait publikasi Wikileaks oleh media Australia pun, Mega mengambil posisi di tengah. "Saya tidak mengutuk Wikileaks, tapi saya juga tidak membelanya," imbuh dia.

Mega mengingatkan Wikileaks terkenal karena menyampaikan segala jenis informasi dari berbagai negara. Yang perlu dicari tahu adalah, kenapa dokumen yang menyebut suaminya dan Presiden SBY ini baru sekarang dibuka.

"Kenapa baru sekarang dibuka? Kan bisa saja itu dibuka sejak pasca Pemilu 2004," kata Mega.

Dalam dokumen Wikileaks, Presiden SBY disebutkan melindungi Taufiq Kiemas dari kasus dugaan korupsi. Petinggi Kejagung waktu itu, Hendarman Supandji, diminta tidak melanjutkan kasus yang akan menyeret Taufiq. Padahal disebutkan Hendarman sudah mengantungi cukup bukti.

Mega 'Bosan' Bicara Isu Nasional

Para pemimpin partai politik biasanya berkomentar soal isu nasional dalam pidato politiknya. Namun Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, sudah mulai enggan menyoroti isu nasional. Alasannya, banyak isu nasional yang tak pernah selesai.

"Terlalu banyaknya isu. Tidak ada yang diuraikan dan diselesaikan," kata Mega dalam pidato politik 'Pencanangan DPC Pelopor PDIP se-Indonesia' di lapangan Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Klaten, Kamis (17/3/2011).

Mega mencontohkan kasus Bank Century tidak selesai. Kasus Gayus Tambunan dan mafia pajak juga tidak selesai sampai hari ini.

"Mau bicara apa kalau tidak selesai?" cetus Mega.

Mega menjelaskan ranah dia adalah ketua umum partai yang harus memprioritaskan membicarakan organisasi partai. Kalau rakyat bertanya apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah bangsa, hal itu seharusnya dijawab oleh pemerintah.

"Ada pimpinan nasionalnya, dialah yang harus menjawab tegas apa yang harus dilakukan," tutup Mega.