Pemerintah Kurang Dewasa Politik

Adanya instruksi boikot iklan dan sesi wawancara ke beberapa media yang dilontarkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dinilai memalukan dan hanya menunjukkan kekurangdewasaan politik pemerintah. Sikap defensif atas kritik media justru semakin menunjukkan rendahnya tanggung jawab publik serta buruknya kualitas demokrasi dan komunikasi massa pemerintahan.

Pakar komunikasi massa Universitas Indonesia Ade Armando mengatakan itu ketika dihubungi, Selasa (22/2). "Tidak seharusnya pemerintah bersikap begitu. Karena bertanggung jawab kepada publik, mereka seharusnya siap menerima kritik. Media massa dibutuhkan di demokrasi. Tidak pantas ada diskriminasi," ujarnya.

Menurut Ade, pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif dalam menentukan tempat memasang iklan. Sebab, anggaran pemerintah adalah dana rakyat yang harus digunakan untuk kemashlatan publik. Maka itu, aksi boikot ini juga dinilainya sebagai sebuah blunder dari seorang Dipo Alam yang akan semakin memperburuk citra pemerintahan Presiden Yudhoyono.

"Saya rasa ini hanya sikap pribadi Dipo yang ingin menyenangkan atasannya dan terkesan heroik. Tetapi dampaknya saya rasa akan berbalik. Media bukannya ketakutan, tapi justru akan solider dan saling mendukung," ujarnya.

Menurutnya, pemboikotan layanan wawancara oleh beberapa stasiun televisi memang bukan merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Pers. UU membebaskan jika seseorang memilih untuk tidak berkomentar. Namun, sikap ini adalah menyalahi etika penyelenggaraan pemerintahan karena menutup hak publik akan informasi.

Sebab, keberadaan media sangat dibutuhkan untuk memainkan perannya di era demokrasi. Pemerintah butuh media karena perlu bicara ke publik. Publik juga sangat butuh media untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintahan yang dipilihnya dan apa pendapat pemerintah tentang masalah-masalah yang ada

"Memalukan kalau pemerintah memilih bungkam dan melakukan pesensoran sendiri ke publik. Pemerintah yang no comment adalah pemerintah yang sangat buruk," ujarnya.

Mahfud MD Sedih Dengar Pernyataan Dipo Alam Soal Boikot Media

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyatakan kesedihannya mendengar pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang akan memboikot media yang menjelekkan pemerintah. Mahfud menyesalkan pernyataan tersebut.

"Saya sedih juga, itu kita memperjuangkan kebebasan pers itu lama. Kalau hanya beda pendapat lalu mengajak boikot apalagi resmi institusional, saya agak menyedihkan," kata Mahfud MD di sela-sela diskusi Hukum dan Keadilan di Indonesia di Graha Niaga, Jakarta, Rabu (22/2/2011).

"Makanya saya agak menyesal kalau ada perintah dari institusi negara yang memerintahkan boikot pada pers. Menurut saya, biarkan saja," tandas Mahfud.

Mahfud mencontohkan, Mahkamah Konstitusi kerapkali dikritik. Namun, MK membalas dengan santun dan dengan opini yang membangun.

"Seperti MK misalnya, dikritik hanya satu koran dan nggak ada koran lain dan dikritik satu koran terus menerus, tapi MK seneng tetap bersahabat dengan koran itu," ucap Mahfud mengandaikan.

"Saya bilang, kita tidak pernah memersoalkan karena kita perjuangkan kebebasan pers sejak dulu. Oleh sebab itu kalau nggak suka ya dilawan dengan opini juga, bukan menyuruh boikot," tandas Mahfud.

Gempa Kuat, Walikota Terlempar keluar ...

Sejumlah warga kota Christchurch, yang baru saja diguncang gempa berkekuatan 6,3 skala richter (SR) menceritakan pengalaman yang tidak mengenakkan. Sejumlah orang mengaku hanya bisa berteriak ketakutan saat guncangan kuat terjadi.

Walikota Christchurch, Bob Parker, juga menceritakan pengalamannya. "Gempa tadi sangat-sangat kuat. Saat itu saya sedang berada di lantai paling atas gedung dewan. Saya terlempar sejauh beberapa meter," begitu cerita Parker seperti dilansir situs ABC, Selasa (22/2/2011).

Parker menceritakan, sejumlah orang yang berada di satu gedung dengannya telah mengalami luka-luka. Ada juga sejumlah korban yang mengalami luka-luka yang cukup serius sehingga perlu dilarikan ke rumah sakit.

"Saya tahu orang-orang di gedung kami luka-luka dan saya dengar beberapa dilaporkan mengalami luka serius," lanjut Parker.

Sementara itu seorang pendeta di Gereja Katedral yang mengalami kerusakan juga menceritakan bagaimana kuatnya gempa yang berpusat di sekitar 10 km barat daya Christchurch itu.

"Ini gempa besar. Kami tidak tahu bagaimana jika ada orang-orang yang ada di reruntuhan ini," katanya.

Saksi mata yang lain menyebutkan sejumlah orang terjebak dalam reruntuhan gedung. Ada juga mobil-mobil yang tertimpa tiang-tiang yang ambruk. Sementara itu korban-korban yang luka-luka terlihat sedang mendapat pertolongan di jalan-jalan kota terbesar kedua Selandia Baru tersebut.

Seorang wanita yang terlihat masih shock menceritakan gempa yang terjadi pukul 12.51 waktu setempat itu sangat mengerikan. "Tadi sangat mengerikan, itu pengalaman yang paling mengejutkan yang pernah kualami," katanya.

"Suamiku tidak sedang di rumah, dia sedang di luar waktu itu dan dia terlempar di rimbunan tanaman sayuran di kebun," katanya seperti diceritakan kepada Radio Selandia Baru.

Kembali ke "Orde Baru", bila Pemerintah Boikot Media

 Kritikan kepada pemerintah yang disampaikan melalui pemberitaan, merupakan masukan berharga. Namun bila ada media massa yang secara sistematis memberitakan keburukan dinilai Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam bisa menimbulkan salah paham masyarakat terhadap pemerintah dan karenanya dapat diboikot.

"Ada koran dan televisi yang setiap menit dan jam memberitakan soal keburukan, sampai gambarnya diulang-ulang setiap hari lalu menyebut pemerintah gagal sehingga terjadi misleading di masyarakat. Itu kan salah, boikot saja," kata Dipo Alam.

Hal ini disampaikannya kepada wartawan yang menemuinya di sela-sela jeda rapat pematangan rencana induk percepatan dan pembangunan ekonomi 2025 di Istana Bogor, Senin (21/2/2011).

Dipo menilai pengulang-ulangan satu berita kasus lalu digeneralisasi adalah sesuatu yang
tidak tepat. Sebab menimbulkan salah paham di masyarakat dan calon investor yang berniat menanamkan modalnya di Indonesia.

"Investor akan melihat bahwa Indonesia selalu kacau, gelap dan gonjang ganjing. Kasihan masyarakat. Bukannya alergi terhadap kritik, tapi akumulasi begitu kan salah. Itu harus diperbaiki," paparnya.

Lantas apa bentuk boikot yang dia maksud? "Saya akan hubungi semua sekjen dan humas kementerian, jangan pasang iklan di situ," jawab Dipo.

"Orang pemerintah yang diundang sebagai nara sumber, tidak usah datang. Buat apa? Ngomong apa pun juga akan salah. Sudah dijelaskan, masih disalahkan," sambung dia.

"NGERI" Tanpa Hollywood, Ini Yang Tersisa di Bioskop

Asosiasi produsen film Amerika Serikat (MPAA) menghentikan peredaran film Hollywood ke Indonesia sejak 17 Februari. Ini sebagai protes terhadap pengenaan pajak atas royalti dan bagi hasil atas film impor yang diedarkan di Indonesia.

Di laman 21cineplex, tak ada lagi film Hollywood yang akan tayang (coming soon) di bioskop Indonesia. Hanya tersisa empat film produksi lokal yang antre tayang.

1. TebusFilm berjenis thriller ini dibintangi oleh Tio Pakusadewo, Chintami Atmanegara, Revaldo dan Sheila Marcia. Dengan durasi 100 menit, film yang disutradarai oleh Muhammad Yusuf ini hanya diperbolehkan untuk kalangan dewasa.

2. Pocong NgesotSesuai judulnya, film yang satu ini bergenre horor. Genre yang satu ini tampaknya masih rajin menghiasi layar lebar Indonesia. 'Pocong Ngesot' dibintangi oleh beberapa aktris diantaranya Aziz Gagap dan diproduksi oleh Rapi Film.

3. Rumah Tanpa JendelaSutradara Aditya Gumay mencoba kembali dengan film keluarga, 'Rumah Tanpa Jendela'. Dia menggandeng sejumlah aktris untuk membintangi filmnya kali ini, yaitu Yuni Shara, Raffi Ahmad dan Emir Mahira.

Film yang diproduseri oleh Kak Seto ini bercerita tentang gadis kecil berusia 8 tahun yang sangat ingin punya jendela di rumahnya yang kecil berdinding tripleks bekas, di sebuah perkampungan kumuh.

4. Cewek SaweranMenceritakan sebuah kisah percintaan yang dibumbui oleh dangdut modern. 'Cewek Saweran' dibintangi oleh Juwita Bahar, Djaduk Ferianto dan Marwoto Kawer. Berbeda dengan rating LSF yang menyebutkan film ini untuk kalangan remaja, 'Cewek Saweran' justru memasang gambar seorang wanita dengan kostum seksi pada posternya.

Sementara di jajaran film-film yang sedang tayang (now playing), masih terpampang beberapa film impor seperti 'The King's Speech', 'The Fighter', '22 Bullets', 'No Strings Attached', 'The Green Hornet', dan 'The Mechanic'.

Namun, jika film-film impor itu ditarik, hanya tersisa film-film lokal seperti: 

1. Jenglot Pantai SelatanFilm yang disutradarai Rizal Mantovani ini mencoba menampilkan teror si jenglot. Film bergenre horor ini dibintangi oleh Debby Ayu dan Wichita Satari.

2. Arwah Goyang Jupe-DepeSetelah mendapat protes, akhirnya film yang semula berjudul 'Arwah Goyang Karawang' ini berganti judul. Film horor ini dibintangi oleh Julia Perrez dan Dewi Perssik.

3. Rindu PurnamaMengisahkan tentang pertemuan Rindu dengan seorang workaholic yang diperankan oleh Tengku Firmansyah. Film ini merupakan debut pertama Mathias Muchus sebagai sutradara.

4. Kalung JailangkungFilm horor komedi berdurasi 80 menit ini dibintangi oleh Soraya Larasati dan Zaky Zimah.

5. Love StoryDibintangi oleh Irwansyah dan Acha Septriasa. Film yang menceritakan kisah cinta Galih dan Ranti ini merupakan bagian terakhir dari sekuel My Heart yang dulu juga disutradarai oleh Hanny R Saputra.

Gayus Lumbuun Pertanyakan Rencana KPK Datangi Mega

KPK siap mendatangi Megawati Soekarnoputri dalam pemeriksaan sebagai saksi meringankan di kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Para pengurus PDI Perjuangan pun mempertanyakan alasan pemerikasaan.

"Ya jangan omong doang. Berikan dulu alasannya kenapa perlu Bu Mega didatangi. Urgensinya apa?" kata Gayus Lumbuun, anggota Komisi III DPR dari FPDI-P, Senin (23/2/2011).

Menurut Gayus, kapasitas Mega saat kasus itu bergulir adalah Presiden RI. Dengan kesibukannya, tidak mungkin putri Bung Karno tersebut tahu menahu soal kasus.

"Saya pikir mas Tjahjo (Tjahjo Kumolo-Sekjen PDIP) cukuplah untuk mewakili Ibu Megawati. Kita lihat kepentingannya apa dalam pemanggilan tersebut," tegasnya.

Saat ditanya tentang pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang siap datang jika dalam posisi Mega, Gayus enggan berkomentar banyak.

"Ya jangan berandai-andai. Bu mega kan bukan JK. Bu Mega ya Bu Mega," tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin mengatakan, pemanggilan Megawati belum proyustisia atau belum ada kekuatan memaksa untuk menghadirkan. Jasin menyamakan pemanggilan Megawati seperti pemanggilan terhadap Boediono dan Sri Mulyani dalam kasus Century.

Karena itu, KPK bisa saja mendatangi Mega untuk meminta keterangan. "Tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada tebang pilih atau memberikan special treatment kepada yang berkuasa," tegasnya..