"Kami tidak dalam posisi menjawab pertanyaan tersebut," ujar Wasekjen PDIP, Bambang Wuryanto, kepada wartawan, Kamis (13/1/2011).
Beredar kabar PDIP sudah ditawari kursi 3 menteri di kabinet. Namun PDIP memberikan syarat yang cukup berat, pembubaran koalisi dan nanti hanya PD, PAN, dan PDIP saja di pemerintahan.
Sementara itu, PDIP saat ini tengah menggelar rapat DPP di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung. Belum diketahui apakah dalam rapat ini dibahas isu tersebut.
"Saya tidak mau komentar, saya sedang menuju DPP mau rapat dengan Ibu Mega," terang Pram.
Sebelumnya diberitakan Partai Demokrat (PD) kembali membuka peluang masuknya PDIP ke kabinet SBY edisi revisi. Sejumlah deal politik dilakukan, dan hanya tinggal menunggu restu Megawati.
Selama ini komunikasi PD dengan PDIP memang semakin dekat. Hal ini memungkinkan masuknya PDIP ke kabinet semakin terbuka lebar. Masuknya menteri PDIP di kabinet juga dinilai PD juga dipengaruhi kurangnya harmonisasi partai koalisi. Sejumlah partai koalisi kerap tidak menunjukkan etika sebagai partai koalisi.
Meski tidak lagi aktif di parlemen, Sabam Sirait menjaga silahturahmi dengan koleganya sesama politisi. Salah satunya adalah dengan mengadakan pertemuan santai yang juga dihadiri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid.
Acara berlangsung siang ini, Minggu (2/1/2011), di kediaman pribadi Sabam Sirait yang beralamat di Jl Depsos, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Meski sempat terganggu hujan lebat, tetapi warga sekitar dan para politisi senior yang diundang tetap hadir.
Megawati Soekarnoputri hadir berpasangan bersama Taufik Kiemas. Sementara Hidayat Nur Wahid, datang seorang diri. Abdul Majid, salah seorang pendiri PDI yang merupakan hasil penyatuan lima parpol pada 1973, juga hadir.
"Penandatangan berdirinya PDI pada tahun 1973 yang masih hidup, Majid dan aku. Yang lain sudah pada pergi (tutup usia -red)," canda Sabam dan disambut gelak tawa para hadirin.
Meski dihadiri tokoh senior PDIP dan PKS, sama sekali tidak ada pembicaraan mengenai rencana aksi menggalang kekuatan tengah seperti yang ramai diwacanakan belakangan ini. Pertemuan ini tak ubahnya reuni antar politisi senior dan mereka benar-benar mengisi acara dengan bersantai.
Taufiq Kiemas tampak bersemangat menyanyikan lagu favoritnya yang berjudul "Can't Help Falling in Love with You". Lagu yang dipopulerkan oleh mediang Elvis Presley itu, dia bawakan dengan iringan organ tunggal.
Demikian juga dengan Abdul Majid. Meski duduk di kursi roda, tetapi pria yang selalu mengenakan peci itu tetap bersemangat menyanyikan lagu "Indonesia Pusaka".
"Definisi mati menurut Majid adalah lupa bernafas. Jadi kau jangan lupa bernafas, hahaha....," kelakar Sabam kepada Abdul Majid.
Sementara untuk Hidayat Nur Wahid, Sabam memperkenalkannya sebagai sabahat lama dan teman diskusi. Salah satu isu yang selalu mereka diskusikan adalah isu mengenai zionisme.
"Nur Wahid ini baik sekali sama saya Dia sering ajak saya ke rapat-rapat umum di Senayan untuk melawan zionisme. Saya disuruh bicara dan habis itu dia kutip omongan saya," kata Sabam, yang sudah berusia 75 tahun, namun masih energik itu.
"Saya pikir para tokoh agama ini masih butuh waktu untuk menyerap aspirasi publik terkait data-data kebohongan pemerintah. Ada saat yang lebih tepat bagi para tokoh agama untuk menyampaikan langsung kepada pemerintah jika dirasa data-data dari publik sudah terinventarisasi", kata Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Fajar Riza Ul Haq dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (16/1/2011).
Fajar menjelaskan, sikap untuk menunda pertemuan tokoh lintas agama dengan SBY bukan
berarti mengabaikan dialog. Dialog membutuhkan keseriusan dari kedua belah pihak,
bukan semata menyelamatkan citra.
"Reaksi melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto sangat tidak kondusif ketika pertama kali merespons kritik terbuka para tokoh lintas agama," imbuhnya.
Dia menambahkan, para tokoh lintas agama alangkah lebih baik menunggu pola komunikasi politik yang lebih elegan oleh Presiden SBY.
"Saya kira kita menunggu pola Komunikasi politik yang lebih elegan dari Presiden SBY kepada para tokoh yang menjadi sentral gerakan ini", kata pria yang juga menjabat sebagai Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan ini.
Di beberapa surat kabar nasional beberapa hari lalu, redaksi menulis editorial tentang kritik tokoh agama atas kebohongan publik. Koran Media Indonesia misalnya menulis tajuk berjudul "Kritik Keras Tokoh Agama" dan koran Kompas berjudul "Kritik atas Kebohongan Publik."
Hal itu berangkat dari 9 pemuka agama yakni Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis-Suseno dan Romo Benny Susetyo menganggap pemerintahan Presiden SBY gagal mengemban amanah rakyat.
Kebohongan-kebohongan publik menjadi keresahan para tokoh agama tersebut. Para pemuka agama tersebut lantas mengajak umat mereka untuk memerangi kebohongan yang dilakukan pemerintah.
"Kalau Pak SBY menyusun kabinet pasti sangat arif dan bijaksana agar pembangunan bekerja. Waktu itu beliau pernah mengajak masuk PDIP supaya menjadi penyeimbang, saya kira sekarang juga pasti mengajak," ujar Ruhut kepada detikcom, Minggu (16/1/2011).
Menurut Ruhut, peluang masuknya PDIP masuk ke kabinet semakin terbuka. Apalagi komunikasi PD dengan PDIP semakin kental.
"Pak Taufiq Kiemas kan sudah positif, saya kira memang sudah banyak kemajuan. Kalau mau ikut ya ikut saja," paparnya.
Menurut Ruhut, kalau PDIP tidak ingin pengurus DPP diambil menjadi menteri, maka bisa saja kader PDIP yang profesional yang akan diambil. Yang terpenting ada semangat kebersamaan antara PD dengan PDIP.
"Komunikasi Pak SBY dengan Pak Taufiq Kiemas sangat baik. Kalau kader kan Ibu Mega tidak melarang. Siapa-siapa yang sudah disebutkan Pak Taufiq mungkin bisa dipertimbangkan," paparnya.
Sebelumnya, politisi senior PDIP Taufiq Kiemas menegaskan bahwa Ketua DPP PDIP yang juga puterinya, Puan Maharani, tidak akan diijinkan menjadi menteri KIB II. Semua jajaran pengurus DPP PDIP juga tidak boleh masuk kabinet pemerintahan SBY. Namun demikian ia mempersilakan jika Presiden SBY mengambil menteri dari kader PDIP dari kalangan profesional non pengurus DPP menjadi menteri.
