Gaji Presiden RI "Majalah The Economist edisi 6 Juli 2010".......

Ini masih soal gaji presiden dan para pemimpin negara di dunia. Majalah The Economistedisi 6 Juli 2010 sering jadi rujukan dalam isu itu. Majalah ini membandingkan gaji pemimpin dibandingkan dengan pendapatan perkapita negeri tersebut. Hasilnya, Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong menempati posisi nomor satu.

PM Singapura Lee Hsien Loong mendapatkan gaji US$ 2,18 juta atau setara Rp 19,8 miliar per tahun. Gaji Loong ini 5 kali lipat dari gaji Presiden AS Barack Obama, yang sebesar US$ 400 ribu atau Rp 3,6 miliar per tahun.

Gaji Loong ini sekitar 40 kali dari pendapatan per kapita Singapura. Hal yang sangat 'wow' mengingat gaji terbesar pemimpin negara itu berasal dari negara yang terkecil di dunia, yang hanya seluas 700 km persegi. Pendapatan rata-rata warga Singapura adalah US$ 2.400 per bulan atau Rp 21,8 juta, sehingga rata-rata pendapatan per kapita Singapura adalah Rp 262 juta.

Sedangkan pendapatan PM India Manmohan Singh tercatat yang terendah, yaitu US$ 4.106 atau Rp 37,3 juta per tahun. Gaji Singh ini sekitar 2 kali dari pendapatan per kapita India. Padahal India adalah negara ketujuh terbesar di dunia.

Sementara negara yang sangat ironis, yaitu Kenya, mengusulkan gaji PM Raila Odinga naik menjadi US$ 428 ribu atau setara Rp 3,9 miliar per tahun. Lebih tinggi dari gaji Presiden AS Barack Obama yang US$ 400 ribu atau Rp 3,6 miliar per tahun.

Gaji Odinga ini merupakan usulan dari parlemen. Sementara anggota parlemen sendiri menaikkan gaji tahunan mereka 25 persen menjadi US$ 161 ribu atau setara Rp 1,5 miliar. Odinga sudah menolak usulan parlemennya ini.

Bagaimana dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)? Versi The Economist ini, gaji SBY sebesar US$ 124.171 atau sekitar Rp 1,1 miliar per tahun. Gaji SBY ini sekitar 28 kali lipat dari pendapatan per kapita Indonesia.

Data ini berbeda dari rilis jubir Istana Kepresidenan pada 1 Januari 2006 dari www.presidensby.info. Di situ disebutkan Presiden menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 62.497.800 per bulan. Kalau dihitung per tahun gaji SBY mencapai Rp 749,9 juta atau US$ 82,3 ribu.

Berikut peringkat gaji per tahun pemimpin negara di dunia, dari yang tertinggi sampai terendah, dari The Economist:

1. Singapura US$ 2,18 juta atau setara Rp 19,8 miliar (40 kali pendapatan per kapita)
2. Hong Kong US$ 513 ribu atau sekitar Rp 4,7 miliar (20 kali pendapatan per kapita)
3. Kenya US$ 423 ribu atau setara Rp 2,9 miliar (240 kali pendapatan per kapita)
4. AS US$ 400 ribu atau setara Rp 3,6 miliar (8 kali pendapatan per kapita)
5. Prancis US$ 302 ribu atau sekitar Rp 2,7 miliar (9 kali pendapatan per kapita)
6. Kanada US$ 296 ribu atau sekitar Rp 2,6 miliar (7 kali pendapatan per kapita)
7. Irlandia US$ 287 ribu atau sekitar Rp 2,6 miliar (5 kali pendapatan per kapita)
8. Australia US$ 286 ribu atau sekitar Rp 2,6 miliar (5 kali pendapatan per kapita)
9. Jerman US$ 283 ribu atau sekitar Rp 2,5 miliar (8 kali pendapatan per kapita)
10. Jepang US$ 273 ribu atau sekitar Rp 2,4 miliar (8 kali pendapatan per kapita)
11. Afrika Selatan US$ 272 ribu atau sekitar Rp 2,4 miliar (26 kali pendapatan per kapita)
12. Selandia Baru US$ 271 ribu atau sekitar Rp 2,4 miliar (10 kali pendapatan per kapita)
13. Inggris US$ 215 ribu atau setara Rp 1,9 miliar (7 kali pendapatan per kapita)
14. Taiwan US$ 184 ribu atu sekitar Rp 1,6 miliar (7 kali pendapatan per kapita)
15. Korea Selatan US$ 136 ribu atau sekitar Rp 1,2 miliar (9 kali pendapatan per kapita)
16. Indonesia US$ 124 ribu atau sekitar Rp 1,1 miliar (28 kali pendapatan per kapita)
17. Israel US$ 120 ribu atau sekitar Rp 1 miliar (4 kali pendapatan per kapita)
18. Rusia US$ 115 ribu atau sekitar Rp 1 miliar (7 kali pendapatan per kapita)
19. Argentina US$ 74 ribu atau setara Rp 674 juta (5 kali pendapatan per kapita)
20. Polandia US$ 45 ribu atau setara Rp 409 juta (3 kali pendapatan per kapita)
21. China US$ 10 ribu atau sekitar Rp 96 juta (2 kali pendapatan per kapita)
22. India US$ 4 ribu atau sekiitar Rp Rp 37,3 juta (2 kali pendapatan per kapita)

Perbedaan Komputer Tablet dan Notebook

iPad

Komputer tablet sejatinya merupakan komputer portabel seperti halnya laptop. Sesuai dengan namanya, bentuknya seperti tablet yang dipenuhi layar. Komputer tablet memiliki layar sentuh atau teknologi tablet digital yang memungkinkan pengguna komputer mempergunakan stylus atau pulpen digital untuk mengoperasikannya. Karena itu, pada umumnya komputer tablet tak dilengkapi keyboard maupun tetikus.

Untuk mengetik tulisan atau memasukkan teks, sejumlah komputer tablet dilengkapi keyboard virtual yang bisa ditampilkan di layar. Beberapa produk ada yang dilengkapi program untuk mengenali tulisan tangan. Komputer tablet yang tak memiliki keyboard ini sering disebut komputer tablet murni. Contohnya iPad, komputer tablet yang diluncurkan boss Apple, Steve Jobs, pada akhir Januari lalu.

apa kelebihan dan kekurangan komputer tablet dibanding laptop? Sejumlah pendapat yang dihimpun dari Internet menyebut fitur-fitur dan aplikasi yang bisa dimuat komputer tablet lebih terbatas, meski dari segi bentuk perangkat ini lebih simpel ketimbang laptop atau notebook.

Untuk menangkal klaim Steve Jobs bahwa iPad lebih andal ketimbang netbook atau notebook mini, situs CNET pernah menulis bahwa netbook masih lebih andal daripada komputer tablet itu. Seperti dalam hal video chat, pemrograman, update foto dari kamera, kapasitas penyimpanan yang lebih besar serta kemampuannya menginstal dari beragam media. Netbook juga dapat di-upgrade.

Selain itu, pendapat di Internet menyebut harga komputer tablet masih lebih mahal ketimbang netbook. Mungkin karena masih dianggap lebih mahal dan fitur yang terbatas itulah komputer tablet kurang begitu populer di kalangan pengguna komputer dibanding notebook.

Untuk menyiasati hal itu, sejak beberapa tahun lalu sejumlah vendor komputer mulai memproduksi notebook konvertibel. Ini adalah notebook yang bisa berubah bentuk menjadi komputer tablet dengan memutar balik layarnya. Pada umumnya, layar notebook konvertibel bisa diputar hingga 180 derajat dan dilipat, untuk mengubahnya dari bentuk notebook menjadi komputer tablet berlayar sentuh.

Produk tersebut kini banyak beredar di pasar. Seiring dengan maraknya notebook konvertibel, komputer tablet kini mulai populer. Harganya pun kian terjangkau.

PDIP Pastikan Tak Masuk Kabinet

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sore tadi menggelar rapat kerja di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rapat dipimpin langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Apakah rapat membahas soal tawaran masuk kabinet? Ketua PDIP Maruarar Sirait membantah.

"Kami konsisten ingin menunjukkan sebagai partai konsisten," katanya. "Silakan pemerintahan SBY bekerja di pemerintahan dan biarkanlah kami menjadi pengontrol melalui parlemen. Jadi sama-sama mengakui. PDI Perjuangan lebih baik tidak masuk koalisi daripada merecoki," kata Ara, Kamis 13 Januari 2011.

Menurut Ara, rapat ini membahas konsolidasi partai. "Kami mau rapat konsolidasi nasional di Batam akhir bulan ini serta penghijauan di Pulau Nipah," katanya. Pulau Nipah adalah pulau terluar di perbatasan Indonesia dengan Singapura.

Kabar PDIP masuk kabinet  menghangat setelah muncul rumor perombakan kabinet. Apalagi, semalam, Presiden telah menerima laporan kinerja menteri dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengakui ada beberapa kementerian yang memiliki rapor merah.

Ketua UKP4, Kuntoro, mengungkapkan bahwa sekitar 10 persen dari 47 kementerian dan lembaga yang kinerjanya masih merah. Mantan Menteri Pertambangan dan Energi ini menolak menyebutkan kementerian mana saja yang dapat rapor merah. "Saya agak lambat kalau dalam matematika. Tapi, ya sekitar segitu (10 persen)," kata dia saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Kamis 13 Januari 2011.

PDIP menjadi pembicaraan karena kedekatan kedua partai mulai tampak. Pada perayaan ulang tahun PDIP pada Senin lalu, Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum turut hadir.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan terbuka peluang masuknya PDIP dalam kabinet bila reshuffle dilakukan Presiden dan "Jika Ibu Mega mengizinkan."

Menurut Mubarok, PDIP juga sudah mulai membuka diri. Dia merujuk pada pernyataan Taufiq Kiemas yang berulangkali ingin membina hubungan baik dengan PD. Lalu apakah benar isu yang beredar bahwa PDIP akan mendapat jatah tiga menteri? "Ah itu rumor saja," kata Mubarok. 

Lima Isu yang Akan Membuat Suhu Politik Panas

Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, memperkirakan ada lima isu yang akan memanaskan dunia politik Indonesia tahun ini.

Di antaranya ialah kasus terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan.
"Soal Gayus akan tambah lagi kasus pajak lainnya karena ada audit BPK mengenai Dirjen Pajak. Panja (DPR) Pajak juga ada harapan menjadi Pansus dan ini akan membuat suhu politik meningkat," kata Maruarar di Jakarta, Kamis, 20 Januari 2011.

Selain isu pajak, lanjut Maruarar, isu besar lainnya yang akan menggelinding yakni skandal Bank Century paska putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Menyatakan Pendapat, reshuffle kabinet, Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta, dan pembahasan revisi paket UU Politik.

Lebih lanjut Maruarar menyinggung posisi Gayus dalam kasus mafia pajak. Menurutnya, Gayus hanyalah pion atau aktor pembantu. "Ada pemeran utama, sutradara, dan produsernya," kata Maruarar.

"Oleh karena itu, aparat hukum harus bisa menangkap sampai sutradara dan produsernya. Enggak mungkin kalau enggak ada aktor di belakangnya," ujarnya. “Kalau Wakil Presiden dikasih tanggung jawab, kredibilitas Presiden SBY akan turun karena bisa dinilai tidak mampu menyelesaikan kasus ini.”

Maruarar melanjutkan PDIP juga akan mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR dalam kasus Bank Century. "Tapi kami tidak mau isu ini dipakai oleh partai-partai anggota Setgab (Sekretariat Gabungan) untuk dijadikan bargaining di dalam kabinet," katanya.

Namun, menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR, Romahurmuzy, tidak ada satupun partai mitra koalisi yang berniat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat sebagai bargaining politik. "Tapi [bargaining] tergunakan dengan sendirinya," ujarnya.

Romahurmuzy mengingatkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi keluar, Fraksi Demokrat sendirian cukup sebagai pengunci agar Hak Menyatakan Pendapat tidak bisa digunakan. "Sekarang tidak bisa lagi. Tergulirkan Hak Menyatakan Pendapat akan menaikkan bargaining PKB dan PAN, yang pada paripurna lalu turut mendukung opsi A bersama Demokrat," katanya.

Satgas Bantah Jadi Alat Politik SBY

Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum membantah sebagai unit politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan Satgas dikarenakan maraknya praktek mafia hukum.

"Satgas dibentuk Presiden karena kebutuhan tentang perlunya pemberantasan praktek mafia hukum yang telah mengakar," kata anggota Satgas Mas Achmad Santosa kepadaVIVAnews.com.

Bantahan ini disampaikan Mas Achmad Santosa atas tudingan sejumlah kalangan yang menyebut Satgas merupakan unit politik Presiden SBY. Anggota Komisi III bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Eva Kusuma Sundari, mengatakan Satgas merupakan unit politik yang menjalankan politik pencitraan.

Menurut Mas Achmad Santosa, amanat Presiden untuk memberantas mafia hukum yang sudah mengakar itu diimplementasikan dengan beberapa langkah. Pertama, mempelajari modus operandi dan akar permasalahan mafia hukum.

"Langkah kedua menyusun program. Langkah ketiga, bekerja melaksanakan program all out termasuk pembenahan," kata pria yang akrab disapa Ota ini.

Kritikan terhadap Satgas terus terjadi sejak terdakwa penggelapan pajak Gayus Tambunan menyebut Satgas turut andil merekayasa kasusnya. Bahkan, buron Polri John Jerome Grice dalam kasus paspor palsu Gayus, disebut sebagai agen intelijen Amerika Serikat (CIA) sepengatahuan Satgas. Pihak Satgas sudah membantah keras semua tuduhan Gayus.

Pengacara Gayus Tantang Denny Indrayana

Pengacara Gayus Tambunan, Hotma Sitompul, menantang Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Staf Khusus Presiden SBY, Denny Indrayana, untuk berdebat langsung dengan Gayus dan tim pengacara.

"Kalau memang (pernyataan Gayus) tidak benar, berani tidak Denny berhadapan dengan pengacara? Berani tidak berhadapan dengan Gayus?" Hotma menantang saat menemui kliennya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, 20 Januari 2011.

Sebelumnya, Satgas membantah semua tuduhan terbuka yang dilontarkan Gayus. Usai divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin, Gayus secara terbuka menuding Denny telah merekayasa kasusnya untuk kepentingan politik tertentu.  

Hotma bahkan mendesak supaya Denny dan anggota Satgas lain, Mas Achmad Santosa, mundur. "Kemarin, Ota (panggilan Mas Achmad) bilang pertemuan Singapura kebetulan. Sekarang, dia bilang pertemuan itu diatur polisi. Bagaimana ini? Kalau mau bantah satu persatu bisa. Tapi kan jadi masalah," kata dia. "Daripada jadi masalah, mending mengundurkan diri."

PDIP nilai kasus Gayus bermuatan Politik

Kasus mafia pajak Gayus Tambunan dinilai tidak hanya penuh rekayasa hukum, namun juga rekayasa politik. Kasus yang telah menyedot perhatian publik ini sebenarnya sangat mudah diselesaikan, seandainya tidak ada bargaining politik di dalamnya.

"Kasus Gayus ini akan menjadi bargaining politik, lama-lama ujung-ujungnya 2014 juga," kata Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, usai menemani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam memberikan kuliah umum di STIP AN, Jl Kebagusan, Jakarta Selatan, Kamis (20/1/2011).

Ditanya siapa pihak yang melakukan bargaining dalam kasus Gayus, Tjahjo hanya mengatakan hal itu sudah menjadi rahasia umum. "Ya semua sudah tahulah," kilah Sekjen PDIP ini.

Tjahjo melanjutkan, ketidakberesan kasus Gayus dapat dilihat dari pengakuan-pengakuan mantan pegawai Ditjen Pajak itu.

"Karenanya Satgas harus diurai, mafia hukum harus dituntaskan. 151 Perusahaan itu pun harus diusut tuntas," tegasnya.

Lebih jauh, Tjahjo mengatakan, KPK sebenarnya sudah bisa mengusut dengan cepat kasus Gayus karena unsur-unsur dugaan tindak pidana sudah bisa dipenuhi.

"Ini kan pemerintah yang sah, sehingga presiden tidak perlu membuat berbagai lembaga adhoc. Ada Komisi Kepolisian, ada Satgas. Kalau misalnya tidak yakin dengan kepolisian ya diganti aja orangnya. Ini menunjukkan reformasi birokrasi yang tidak jalan," ujarnya.

PDIP: Satgas Unit Politik Bukan Penegak Hukum

Anggota Komisi III bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Eva Kusuma Sundari, mengimbau masyarakat jangan terbawa arus 'pertikaian' antara terpidana kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan dan Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana.

"Ini ada dua orang yang bertikai dengan berbagai argumennya. Kalau kita terbawa arus mereka, nanti substansi pemberantasan mafia hukumnya hilang lagi," kata Eva Kusuma Sundari kepada VIVAnews.com, di Jakarta, Kamis 20 Januari 2011.

Menurut Eva, Gayus dan Denny Indrayana sedang emosional. Semua saling menyerang dan saling membantah. Bagi Eva, biarkan saja kedua orang itu terus bertikai yang tidak substansial.

"Yang paling penting, tiga kasus lain yang menjerat Gayus harus dibuka," kata anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa Timur VI itu.

Tiga kasus Gayus itu antara lain, dugaan paspor palsu, pelesir selama di tahanan, dan penyuapan kepala Rutan Mako Brimob.

Satu hal yang menjadi perhatian Eva adalah peran yang semakin kentara dari lembaga Satgas itu. "Satgas ini tidak serius, tidak sungguh-sungguh dan menggiring kepada hal-hal seperti masalah paspor, wig, dan lain-lain," kritik peraih Master di Bidang Ekonomi Pembangunan Universitas Nottingham, United Kingdom, itu.

Seharusnya, menurut Eva, Satgas itu menjalankan tugas pokok dan fungsi atau Tupoksi yang sudah dikeluarkan. Tidak perlu mengurus hal-hal yang sepele.

"Harusnya, soal jaksa Cirus Sinaga itu diungkap. Pasti ada mafia besar di balik itu," ujar dia. Eva mengimbau Presiden SBY mengevaluasi lembaga Satgas itu.

Evaluasi bukan berarti mengganti personel Satgas. Bagi Eva, penggantian komposisi personel di Satgas tidak akan mengubah apa pun. Karena memang lembaga itu bukan penegak hukum. "Satgas itu unit politik yang menjalankan politik pencitraan," kritik dia.

Usai sidang vonis kemarin, Gayus menyampaikan unek-uneknya. Gayus meminta Satgas jangan menjadikan dirinya sebagai alat politik. Namun, dalam keterangan pers kemarin, Satgas membantah semua tudingan Gayus.

Amien Rais: PDI-P Untung Jika Tetap Oposisi

Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai PDI-Perjuangan akan mendapat keuntungan jika bertahan sebagai oposisi hingga masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurutnya, ketegasan PDIP sebagai partai oposisi akan memunculkan dukungan publik yang tak puas dengan pemerintahan. Hal ini dianggap menguntungkan untuk bekal pemilu periode mendatang.

"Dengan pemerintahan SBY yang sangat kuat dengan masuknya Golkar ke koalisi maka tinggal PDIP apakah akan bertahan dalam kesunyian itu. Jika PDIP mau berpuasa selama empat tahun ini maka hari rayanya pada tahun 2014 mendatang," kata di kediamannya, Sawitsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY, Senin, 17 Mei 2010

Meski demikian, Amin menyatakan godaan PDI-P tidak masuk dalam koalisi sangat berat. Apalagi orang nomor dua yang berpengaruh di PDIP yaitu Taufik Kemas sudah menjadi ketua MPR. "Pak Taufik jadi Ketua MPR itu juga karena adanya transaksi-transaksi dibelakang layar," ujarnya

Tapi, ia mengajak masyarakat menyikapi politik di Indonesia tanpa tegang. "Itulah Indonesia yang kita cintai. Jadi tidak usah "mbekengkeng (tegang), kita stel kendo(santai saja) saja," ujarnya sembari tersenyum. 

Kuliah Umum oleh Bu Megawati

Megawati Soekarno Putri-Ketum PDIP

Gayus Tambunan telah divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menilai vonis ini
tidak adil.

"Gayus 7 tahun itu tidak adil," ujar Megawati saat memberi kuliah umum di STIP-AN, Jl Kebagusan, Jakarta Selatan, Kamis (20/1/2011).

Megawati menilai hukuman ini terlalu ringan. Dia bahkan membandingkan pencuri ayam yang bisa divonis sampai 6 bulan penjara.

"Nyuri ayam saja 6 bulan. Saya bilang kasihan rakyatku," ujar Megawati yang mengenakan
busana putih ini.

Megawati pun menilai hukum di negara ini tebang pilih. Dalam kasus yang sama, vonis bisa
berbeda. Karena itu dia tertawa saja saat orang-orang meributkan vonis Gayus yang
dinilai tidak adil.

"Bilang tidak adil. Saya ketawa saja, baru tahu ya tidak adil. Penegakan hukum
tebang pilih," cetusnya.