"Saya pikir baru presiden bicara saja sudah banyak diprotes, apalagi sekarang ada menteri yang merespons," ujar Sosiolog Musni Umar kepada detikcom, Selasa (25/1/2011).
Musni meminta agar pemerintah membatalkan rencana ini. Menurutnya saat ini pemerintah harus fokus pada kepentingan rakyat dan meninggalkan hal-hal yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.
"Rencana menaikkan gaji presiden ini hanya akan menambah kegaduhan. Bagaimana mau membangun jika suasana terus menerus gaduh," kritiknya.
Musni menjelaskan, akhir-akhir ini semakin banyak pihak yang mengkritik pemerintah. Seharusnya pemerintah peka dan mendengarkan kritik tersebut. Hal ini dinilai perlu demi kepentingan rakyat.
"Seperti kritik dari tokoh lintas agama yang kemarin itu. Seharusnya pemerintah fokus saja bekerja demi kesejahteraan rakyat," tambah dia.
Sebelumnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan besaran gaji presiden akan dinaikkan pada tahun ini. Ini dilakukan karena memang selama 7 tahun ini, gaji presiden belum mendapatkan kenaikan.
"Tahun ini naik. Untuk anggarannya, sebenarnya sejak 3 tahun lalu sudah dianggarkan. Namun soal renumerasi pejabat ini belum selesai karena masalahnya kompleks," ujar Agus di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (25/1).
Gaji Presiden RI beserta tunjangannya saat ini sebesar Rp 62.497.800 per bulan. Sedangkan dana operasional atau taktis untuk Presiden adalah Rp 2 miliar per bulan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar