Hal itu diungkapkan Syarif saat ditemui di Jakarta Media Centre Kebonsirih Jakarta, Kamis (27/1). "Saya rasa hanya belum menarik dukungan saja. Kalau belum narik, mungkin cepat atau lambat akan menarik. Kita mengharapkan harus menarik diri," ungkap Syarif.
Namun, Syarif mengatakan Setgab tidak akan sampai pada langkah memberikan sanksi. Dikatakannya, komunikasi yang akan diintensifkan. Syarif menjelaskan, meskipun tidak pernah dibahas secara khusus di forum Setgab, namun penyikapan Setgab Koalisi atas pengajuan hak angket sudah dibicarakan kepada pimpinan masing-masing partai.
"Kita sudah mengkomunikasikan pandangan. Namun, jika pada kenyataannya di lapangan berbeda, artinya menjadi peringatan bagi kita untuk bekerja ekstra keras lagi," tukasnya.
Namun, meskipun sikap PKS yang belum narik dukungannya, Syarif menghargai sikap PKS tersebut. Menurutnya, semua pihak mempunyai caranya sendiri untuk menarik dukungan. Tetapi dalam menyikapi kasus Gayus ini, lanjut Syarif, setgab sepakat untuk menuntaskan permasalahan yang menjadi sorotan publik ini. Ia mengatakan, akan lebih baik jika format pengawasan yang ada kali ini, berupa Panitia Kerja Gabungan antara Komisi III dan Komisi XI sebaiknya lebih di optimalkan lagi.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan proses hukum harus dipastikan berjalan dengan tuntas, dan tidak membelokkannya ke arah politik. "Kami ingin persoalan ini dituntaskan, proses hukum harus berjalan terus. Bukan membelokkan ke arah politik," tegas Anas.
Terkait dengan ketidaksatuan sikap PKS dengan parpol lainnya, Anas mengatakan hal itu wajar sebagai pilihan masing-masing partai. Namun, lanjut Anas, semua ingin menjadikan kondisi penegakan hukum di negara ini berjalan baik. Ia juga mengatakan, bahwa memang tidak harus antar parpol koalisi bersikap seragam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar