Anggota Fraksi Demokrat, Sutjipto, menyatakan siap diberi sanksi oleh fraksinya terkait dukungan yang sempat ia berikan terhadap usul Hak Angket Perpajakan.
Sutjipto sempat mendengar kabar dirinya akan dipecat. "Bila dianggap bersalah, saya siap bertanggung jawab," kata Sutjipto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Januari 2011.
Dia mengaku sempat mendengar kabar mengenai usul pemecatan dirinya dari keanggotaan fraksi dan DPR, apabila ia menolak menarik dukungan atas usul Hak Angket Perpajakan.
Dia mengaku sempat mendengar kabar mengenai usul pemecatan dirinya dari keanggotaan fraksi dan DPR, apabila ia menolak menarik dukungan atas usul Hak Angket Perpajakan.
Tapi ia yakin Demokrat tidak akan melakukan hal itu. "Demokrat sangat demokratis dan bijaksana. Mudah-mudahan tidak," tutur anggota Komisi III yang membidangi masalah hukum itu.
Dia mengakui, pada awalnya mendukung usul Hak Angket Perpajakan karena ingin mengusut tuntas kasus mafia pajak, khususnya yang melibatkan Gayus Tambunan. Tapi, lanjut Sitjipto, kemudian muncul berbagai wacana seperti kemungkinan hak angket tersebut akan digiring ke arah hak menyatakan pendapat, lalu berlanjut pada mosi tidak percaya kepada pemerintah, sehingga bermuara kepada pemakzulan.
"Bolanya belum ke tengah saja sudah banyak ancang-ancang ini itu. Jadi walaupun tujuan usul angket mulia, kami khawatir ada penumpang gelap," terang Sutjipto.
Oleh karena itu, ia sepenuhnya memahami sikap fraksinya yang memberikan instruksi tegas kepada anggotanya untuk menolak angket. Saat ini, kata Sutjipto, Fraksi Demokrat mendukung terbentuknya panitia khusus (pansus) 'biasa' ketimbang pansus dengan Hak Angket.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, mengatakan bahwa hak angket tidak tepat dibentuk saat ini karena khawatir kerjanya akan tumpang tindih dengan Panja Perpajakan yang sudah lebih dulu terbentuk.
Secara terpisah, inisiator angket dari Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin, menyatakan kekecewaannya terhadap anggota Fraksi Demokrat yang menarik dukungan dari usul angket. Namun, ia menjamin bahwa usul angket akan terus berjalan dengan atau tanpa Demokrat.
Dia mengakui, pada awalnya mendukung usul Hak Angket Perpajakan karena ingin mengusut tuntas kasus mafia pajak, khususnya yang melibatkan Gayus Tambunan. Tapi, lanjut Sitjipto, kemudian muncul berbagai wacana seperti kemungkinan hak angket tersebut akan digiring ke arah hak menyatakan pendapat, lalu berlanjut pada mosi tidak percaya kepada pemerintah, sehingga bermuara kepada pemakzulan.
"Bolanya belum ke tengah saja sudah banyak ancang-ancang ini itu. Jadi walaupun tujuan usul angket mulia, kami khawatir ada penumpang gelap," terang Sutjipto.
Oleh karena itu, ia sepenuhnya memahami sikap fraksinya yang memberikan instruksi tegas kepada anggotanya untuk menolak angket. Saat ini, kata Sutjipto, Fraksi Demokrat mendukung terbentuknya panitia khusus (pansus) 'biasa' ketimbang pansus dengan Hak Angket.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, mengatakan bahwa hak angket tidak tepat dibentuk saat ini karena khawatir kerjanya akan tumpang tindih dengan Panja Perpajakan yang sudah lebih dulu terbentuk.
Secara terpisah, inisiator angket dari Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin, menyatakan kekecewaannya terhadap anggota Fraksi Demokrat yang menarik dukungan dari usul angket. Namun, ia menjamin bahwa usul angket akan terus berjalan dengan atau tanpa Demokrat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar