Apa Sih Deponeering

Deponeering atau pengesampingan hukum demi kepentingan umum adalah warisan hukum dari kolonial Belanda.rinsip oportunitas ini pada 1926 dimasukkan ke dalam hukum acara pidana Belanda, yang sehari-hari dikenal dalam bahasa Prancis sebagai 'seponer' atau dalam Bahasa Belanda sebagai 'seponeren' (menyisihkan), yang berarti menyingkirkan suatu kasus (perkara).

Belakangan Indonesia kemudian dikenal istilah 'deponeering' yang berarti 'menyimpan' atau 'mendeponir'. Dalam sistem penuntutan di Belanda, dimungkinkan untuk menyingkirkan dalam suatu kasus pidana.

Pada dasarnya, prinsip oportunitas memungkinkan jaksa penuntut umum untuk memilih menuntut suatu kasus (perkara) atau tidak.

Jaksa dapat mengabaikan penuntutan suatu kasus (perkara) atas dasar atau alasan 'demi kepentingan umum'.Pernyataan ini dapat dilakukan pada setiap tingkat perkara pengadilan.

Di Belanda jaksa memiliki dua kombinasi kekuasaan utama, yaitu kekuasaan oportunitas dan kekuasaan jaksa untuk menginstruksikan polisi menginvestigasi suatu kasus atau tidak, atau menentukan bentuk kejahatan apa yang harus diinvestigasi sebagai prioritas.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan deponeering. Pertama, apakah tersangka akan memperbaiki perilakunya.

Kedua, apakah norma-norma hukum yang mendasari suatu tuntutan tindak pidana tertentuakan lebih sering dilanggar kalau tuntutan disisihkan.

Ketiga, apakah akan timbul keresahan masyarakat kalau tindak pidana tidak dituntut. Semua ini dapat dijawab bukan melihat kasus per kasus secara individual tetapi berdasarkan hasil riset kriminologi.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. seakarang mengerti kan Pengertian Deponeering 

Bibit-Chandra Dilarang Rapat dengan DPR

Komisi III DPR RI menyepakati bahwa dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, tidak diperkenankan ikut hadir dalam rapat dengan Komisi hingga akhir masa jabatan mereka. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi III Nasir Jamil usai rapat internal komisi, Senin, 31 Januari 2011.

"Alasannya, kami menilai tidak layak kalau seorang tersangka hadir dalam rapat dengan lembaga negara seperti DPR. Jadi lembaga DPR ini sebagai lembaga negara harus mempertimbangkan moralitas ini," Nasir beralasan.

Menurutnya, deponir atas dua pimpinan KPK tersebut hanya sekedar pengenyampingan perkara dan langkah penyelamatan secara politik. "Kalau pun benar deponir itu sudah dibuat, bagi kami itu sebuah penyelamatan secara politik dan DPR juga bisa bertindak secara politik," kata Nasir.

Dalam rapat internal tadi, sambungnya, sempat ada usulan untuk mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung mengenai status Bibit dan Chandra ini. Namun, akhirnya, usulan ini kandas. Selain itu, lanjut Nasir, ada juga usulan agar menunggu saja surat keputusan deponir keluar. Usulan ini pun ikut kandas.

Kesepakatan melarang kehadiran Bibit dan Chandra dalam rapat-rapat KPK dengan komisi III itu dicapai lewat mekanisme pemungutan suara dalam rapat internal Komisi III tadi.

Nasir menjelaskan bahwa dalam pemungutan suara tadi, 23 legislator tidak setuju Bibit dan Chandra hadir dalam rapat dengan komisi III dan 15 lainnya mengizinkan. "Tadi yang menerima kehadiran Bibit dan Chandra itu Demokrat, PKB, PAN. Selebihnya menolak," kata Nasir.

Tetapi, Nasir menekankan bahwa hal ini tidak berarti mereka mempermasalahkan kepemimpinan keduanya di KPK. "Hanya kehadiran mereka yang tidak kami terima," kata Nasir.

Alasan Komisi III DPR menolak Bibit-Chandra di atas berlawanan dengan situasi ketika salah satu anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Panda Nababan, ikut hadir dalam sidang-sidang parlemen, termasuk saat rapat dengar pendapat dengan KPK. Padahal, saat itu status Panda adalah tersangka kasus suap cek pelawat saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 yang dimenangkan Miranda Swaray Goeltom.

Dalam rapat 7 Oktober 2010, misalnya, Panda bahkan mengutarakan keluh-kesah diaseputar penetapannya sebagai tersangka. Kini, dia sudah ditahan bersama 18 tersangkalainnya. 

Biodata Gayus Lumbuun

_____________________________________________________________________________

Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, SH., MH. adalah anggota dewan perwakilan rakyat dari partai PDIP. beliau adalah DOKTOR Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Beliau kelahiran Manado, 19 Januari 1948. 

.....................................................................................................................................................................................

Taufiq Kiemas Sedih 14 Temannya Ditahan KPK

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Taufiq Kiemas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap segera siapa penyuap cek pelawat kepada sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Menurutnya, aneh kalau ada yang disuap, tetapi tidak ketahuan siapa penyuapnya.

"KPK harus dapatkan penyuapnya, kalau tidak, bisa dibilang tebang pilih," kata Taufiq di Gedung Parlemen, Senin 31 Januari 2011.

Taufiq mengaku sedih teman-temannya dijadikan pesakitan lembaga pemberantas korupsi itu. "Teman-teman saya diambil. Perasaan sedih ada," ujarnya. "Kami kansekarang ditanya, teman-teman saya dihukum, biar proses dijalankan seadil-adilnya."

Namun demikian, Taufiq mengatakan partainya menyerahkan pada proses hukum soal sejumlah kadernya dijerat kasus suap terkait pemilihan Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dimenangkan Miranda Swaray Goeltom itu. "PDI Perjuangan dari zaman dulu selalu melalui jalur hukum. Zaman susah pun kami bersedia diadili. Pengadilan itu tempat terakhir bertanya," katanya.

Soal adanya tuduhan bahwa kasus ini merupakan bagian dari politisasi kasus-kasus korupsi, Taufiq mengatakan, "Saya rasa belum merasa ke situ. Semua lewat jalur hukum saja."

Untuk itu, kata Taufiq, partainya akan memberi bantuan hukum kepada Panda Nababan dan kawan-kawan. "Pasti kalau itu. Nggak usah dikasih tahu," katanya.

Total, ada 14 politikus PDIP yang ditahan KPK terkait kasus ini. Salah satunya, Dudhie Makmun Murod, bahkan sudah divonis bersalah menerima suap.

Akbar Desak KPK Periksa Nunun

 Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung mencium ada unsur politik di balik penahanan 19 mantan dan anggota DPR. Akbar bilang, Nunun Nurbaeti Daradjatun yang disebut-sebut sebagai sang penyuap juga harus diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak kalah penting orang yang menyuap itu harus diusut karena kan mereka hanya menerima. Pasti ada yang menyuap. Disebut-sebut kan Ibu Nunun, bagaimana caranya harus bisa diperiksa KPK. Dari mana sumbernya, yang harus diusut aliran dananya. Bagaimana nanti dia menjelaskan dari mana aliran dananya," papar Akbar.

Hal ini disampaikan Akbar di Kompleks Liga Mas, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (31/1/2011).

Menurut Akbar, tindakan mantan dan anggota DPR secara perspektif hukum belum bisa dianggap melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, kata Akbar, alasan penahanan tidak kuat. "Nah karena tidak kuat ada dugaan unsur politik. Itu seperti dirasakan Pak Panda, Pak Paskah," ujar politisi senior Partai Golkar ini.

Untuk itu, Akbar meminta agar penegak hukum dapat menghadirkan para penyuap itu agar jelas aliran dana tersebut. "Kalau ditahan itu kan ada di Indonesia sebenarnya kapan saja bisa memberikan keterangan tanpa ditangkap," kata Akbar.

Ketika ditanya soal ada dugaan 19 orang yang ditahan tersebut untuk membatalkan hak angket mafia pajak, Akbar mengaku tidak melihat adanya dugaan tersebut.

"Hak angket itu bisa melihat dari beberapa aspek secara komprehensif, meminta keterangan dari berbagai pihak supaya lebih jelas. KPK seharusnya independen dan saya tidak melihat ada itu," ujarnya.

Ia juga meminta agar hak angket mafia pajak tetap berjalan dan partai yang sudah mendukung tidak perlu menarik dukungan. "Partai Golkar sudah jelas sikapnya bagaimana," kata Akbar.

19 Politisi ditahan KPK terkait kasus pemilihan DGS BI tahun 2004 pada 28 Januari 2011. Mereka ditahan di sejumlah lokasi antara lain Rutan Cipinang, Rutan Salemba, dan Polda Metro Jaya. Politisi yang ditahan itu antara lain Paskah Suzetta (Golkar) dan Panda Nababan (PDIP).

Kasus Miranda Dituduh Berbau Politis

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung menilai penahanan 19 anggota DPR periode 2004-2009 sangat bermuatan politik. Alasan utama muncul wacana politisasi karena hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menetapkan siapa si penyuap dalam kasus pemilihan calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom.

"Karena dari perspektif hukum belum ketahuan siapa yang memberi suap kasus pemilihan Deputi Gubernur BI. Oleh karenanya harus ada dasar hukum dan dicari pelakunya," kata Akbar Tanjung.

Hal itu disampaikan Akbar Tanjung, disela-sela diskusi Hak Menyatakan Pendapat dan Penguatan Peran DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, di Akbar Tandjung Institute, Jakarta Selatan, Senin 31 Januari 2011.

Akbar menegaskan hal penting yang harus dilakukan KPK adalah mencari si pemberi uang atau siapa yang memprakarsai dan menjadi otak dari pemberian cek pelawat ini. Karena hingga kini, hanya mereka yang diduga menerima suap yang ditahan.

"Yang paling bagus dicari siapa akar permasalahan ini. Jadi, dapat diselesaikan secara tuntas dan apa kaitannya dengan penerima itu," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini.

Meski demikian, Partai Golkar pada prinsipnya menganut prinsip hukum praduga tidak bersalah. Oleh karenanya, Golkar secara kelembagaan melalui Bakumham akan menyediakan penasihat hukum untuk mendampingi kadernya.

"Meskipun mereka sudah memiliki penasihat hukum, secara kelembagaan kami tetap akan menyediakan pengacara," tegas mantan Ketua DPR ini.

Cut Tari Sempat Larang Ariel Rekam Adegan Seks Mereka

 Di sidang vonis Ariel yang digelar di PN Bandung, Senin (31/1/2011), Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso membacakan kesaksian Cut Tari. Dalam kesaksiannya, Tari mengaku telah melarang Ariel untuk merekam adegan seks mereka.

"Ariel rekam pakai HP, padahal udah dilarang untuk rekam," ucap Tari kepada hakim saat menjadi saksi di sidang Ariel beberapa waktu lalu.

Dalam kesaksiannya, Tari juga mengakui kalau ia punya hubungan khusus dengan Ariel. Namun hubungan itu hanya berjalan sebentar.

"Saya yang melakukan senggama dengan Ariel Peterpan pada pertengahan 2005," ujar Tari.

Ariel tampak gugup saat menjalani sidang vonisnya. Namun, kekasih Luna Maya itu masih berusaha tersenyum.

Ariel Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara

Putusan kasus video porno dengan terdakwa Nazril Irham atau Ariel telah dibacakan majelis hakim di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin (31/1/2011). Kekasih Luna Maya itu divonis 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta.

"Menyadarkan pada hukum yang berlaku, menyatakan terdakwa Nazriel Irham atau Ariel telah terbukti bersalah. Menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan, dan denda Rp 250 juta," ujar Ketua majelis Hakim Singgih Budi Prakoso saat membacakan putusannya.

Sebelumnya, Ariel dituntut 5 tahun penjara dengan tuduhan turut membantu penyebaran video pornonya yang diduga dilakukan bersama Luna Maya dan Cut Tari. Kekasih Luna Maya itu didakwa dengan pasal 29 UU no. 4 tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 56 KUHP.

"Sebenarnya majelis memberikan kesempatan untuk terdakwa menangkal, bukan hanya penyangkalan, tapi pembuktian bahwa keterangan ahli tidak benar. Hal yang memberatkan, sebagai publik figur terdakwa harusnya menyadari tindakannya ditiru oleh penggemarnya. Yang meringankan, terdakwa belum pernah tersangkut kasus hukum dan masih muda," .

Luna Maya dan sejumlah artis lainnya turut menghadiri sidang putusan kasus video porno Ariel. Luna yang mengenakan kaos 'Freedom Ariel', turut mendengarkan jalannya persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso.

Saat menjalani sidang, raut muka Ariel terlihat sembab dan matanya berkaca-kaca. Luna juga sempat menangis sambil menatap kekasihnya itu sebelum sidang dimulai.

Unair Raih 3 Sertifikat Mutu Internasional

Universitas Airlangga meraih prestasi demi prestasi demi perbaikan mutu pendidikan bagi semua insan manusia.

Prestasi terbaru yang diraih Unair adalah telah lolosnya Unair sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang berhasil meraih 3 sertifikasi mutu Internasional sekaligus yaitu ISO 9001:2008, IWA 2 :2007, dan Malcolm Baldrige. Ketiga sertifikat internasional ini merupakan penghargaan yang bernilai tinggi dan prestisius bagi setiap organisasi untuk mendapatkan kepercayaan publik bahwasanya operasional organisasi benar-benar telah mendapat pengakuan akan mutu terbaiknya.

Dengan berbekal 3 sertifikat internasional yang bergengsi ini, Unair lebih percaya diri dan siap untuk berkompetisi di kancah Internasional sejajar dengan perguruan tinggi kelas dunia lainnya dan tentu hal ini akan mengangkat nama baik seluruh komponen bangsa.Semoga setiap langkah yang ditempuh seluruh civitas akademika Unair semakin hari semakin lebih baik disertai prestasi berikut-berikutnya. UNAIR, Keep Excellence and Spread Out Education for All People

Tato di Pinggul, Luna Maya Ngaku Hanya Bekas Luka

Sidang putusan kasus video porno Ariel sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin (31/1/2011). Saat sidang dimulai terungkap soal tato di pinggul Luna Maya.

"Saksi Luna Maya tidak pernah mengakui bahwa di dalam video tersebut adalah dirinya, dan saat ditanya bagian tubuh mana yang tidak mirip dirinya, Saksi Luna Maya tidak bisa menjawab," ujar Hakim Singgih Budi Prakoso saat membacakan fakta persidangan di sidang putusan Ariel.

"Saksi Luna Maya mengakui tidak mempunyai tato di pinggul sebelah kiri, yang ada di pinggul saksi Luna mengaku hanya bekas luka," tambah sang hakim.

Selain hal tersebut, dalam fakta di persidangan juga terungkap kalau Luna pernah memaki-maki tersangka penyebar video porno lainnya, RJ. Ia menyalahkan editor musik Peterpan itu atas semua yang terjadi terhadap Ariel dan dirinya.

"Ini semua gara-gara lo setan. Lo harus tanggung jawab. Gue sama Ariel harus dimaki-maki sama masyarakat karena lo, anj*ng," begitu makian Luna yang disampaikan ke RJ via Blackberry Messenger

Ariel "Peterpan" Berdoa Sebelum Sidang Putusan Dimulai

 Pengadilan Negeri Bandung, menggelar sidang putusan kasus asusila dengan terdakwa Ariel. Kekasih Luna Maya ini mengaku siap menghadapi sidang putusannya tersebut.

"Siap saja. Persiapannya, saya percaya Tuhan," kata Ariel saat menuju ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin 31 Januari 2011.

Meski mengaku siap, ketegangan terlihat di wajah Ariel. Tetapi, ia berusaha menutupi rasa cemas itu dengan menghisap rokok. Untuk menenangkan hatinya, pria ini terlihat Ariel juga melafalkan dzikir.

Ariel mengaku tak mempersiapkan apapun menjelang sidang vonisnya tersebut. Ia mengatakan hanya banyak berdoa.

Dalam menghadapi sidang putusan itu, Ariel tak sendiri. Ia didampingi kekasihnya, Luna Maya dan juga beberapa artis ibukota seperti Camelia Malik, Ahmad Albar, Deddy Dores dan juga beberapa musisi lainnya. Namun, Ariel melarang keluarganya hadir di persidangan. Ia sangat khawatir dengan keselamatan keluarganya.

Sidang putusan Ariel dimulai pukul 09.00 WIB. Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, sidang putusan ini digelar terbuka.

Anatomi Kekuasaan SBY

Hakikatnya pemerintahan SBY terlahir dari rahim reformasi. Partai Demokrat (PD) yang dinakhkodai SBY juga bukan partai masa lalu bentukan era Orde Baru, kendati personelnya banyak juga lompatan dari partai pra reformasi.

Pemerintahan SBY terdiri dari berbagai kelompok kepentingan yang berkomitmen melakukan perubahan. Kemenangan PD sangat fenomenal semula sekitar 7,45% di tahun 2004. Tapi di tahun 2009 melakukan lompatan besar mencapai perolehan dukungan tiga kali lipat suara hingga bisa mengalahkan seniornya, Partai Golkar & PDIP sekitar 20%.

Rahasia kemenanganya ditopang oleh tiga hal, yakni image (politik citra), uang (money politic), dan intelijen yang tersebar rapi dari pusat hingga daerah. Di samping itu dukungan yang meningkat juga adalah berkat kerja seriusnya dalam pengambilan keputusan berbasis data riset yang di-update secara intensif. Sehingga ketika ada kebijakan yang membuat rating dukungan terhadap SBY menurun segera dibuatkan kebijakan yang menaikkan rating SBY jelang-jelang pemilu.

Namun patut disayangkan, kekuasan SBY ditopang oleh pengusaha hitam dan birokrasi yang korup. Terbukti berbagai kasus korupsi di tubuh para penegak hukum dan pengusaha kakap kebal hukum, dan SBY kerap menghindari dan tidak mengomandoi secara langsung pemberantasan korupsi, alih-alih KPK dikorbankan.

Kekuasan SBY di-back up setgab sebagai pelembagaan partai koalisi pemerintah. Setgab dikomandoi Golkar, sebuah partai yang notabene tidak bisa hidup di luar kekuasaan. Dan, di tubuh Golkar sendiri banyak dikendalikan oleh para politisi pedagang yang tidak ideologis. Di Golkar tidak ada cerita tentang ideologi —atau bahkan 'idealisme'. Ideologi Golkar adalah pragmatisme.

Menariknya, PD lebih mesra dengan Golkar ketimbang dengan PAN, PPP, PKB dan PKS yang lebih dahulu berkoalisi. PAN, PPP, PKB dan PKS dinilai idiologis karenanya kerap tampak tidak bisa mesra, bahkan akhir-akhir ini para petinggi PD getol mewacanakan penyingkiran PKS. Sebagai antisipasi, PAN aktif bangun wacana konfederasi dengan parpol-parpol kecil. Adapun PPP dan PKB nothing to lose.

Setgab (Sekretariat Gabungan) dalam perjalanannya menjerat satu sama lain di antara parpol koalisi. SBY dijerat problem Centurygate. Golkar sendiri dijerat oleh kasus pajak Bakrie Groups, dan lain-lain. Akibatnya banyak keputusan yang finalnya di gedung DPR-MPR RI dikompromikan di Setgab. Inilah awal dari kepincangan transisi demokrasi di era SBY jilid kedua.

Pemegang saham terbesar PD adalah SBY. Karena SBY telah berkuasa dua kali, PD sepertinya kesulitan mencari figur sekuat SBY pasca 2 periode berkuasa mendatang. Test case berkali-kali dilakukan dengan melempar isu, semisal SBY diperpanjang 3 periode melalui amandemen kelima UUD 1945. Atau melempar wacana Ani Yudhoyono sebagai capres di 2014.

SBY kesulitan mempertahankan kebersinambungan kekuasan, bahkan bisa jadi akan dihinggap penyakit post power sindrome secara kolektif, sebab tanda-tanda ke arah itu mulai tampak, semisal melibatkan keluarga beramai-ramai, anak dan istri, dalam kekuasan. Semua turun gunung, tapi serba tampak dipaksakan.

Hal ini menimbulkan kecurigaan, sepertinya SBY tidak rela tampuk kekuasan bergeser ke Anas Urbaningrum yang memenangi kompetisi pemilihan ketua umum partai terbesar di Indonesia. Kemenangan Anas diwaspadai SBY karena dia didukung oleh HMI connection. Bila Anas diberi kewenangan yang luas di PD, maka Anas bisa jadi ancaman yang akan mengakhiri Dinasti SBY.

Efek politik citra di tengah-tengah kesenjangan kesejahteraan ekonomi di gress root berdampak pada terbentuknya masyarakat yang pragmatis dan apatis. Pragmatisme masyarakat kentara terlihat dalam pilkada dan pilgub, pemilih lebih realitis untuk memilih calon berduit daripada calon idealis tak berduit. Citra positif yang dipaksakan menjadi tuntutan dan dakwaan pada calon untuk siap membayar suara mereka.

Akibatnya banyak pengaduan pilkada dan pilgub yang sedikit banyak karena efek siraman uang panas. Bila hal ini dibiarkan, maka demokrasi semakin mahal dan merugi. Mahal, tidak saja pada fase berlangsungnya kampanye tapi juga para bupati, walikota, dan gubernur yang terpilih dijebloskan ke penjara akibat korupsi. Pilkada yang semula sebagai medium pesta rakyat telah memakan uang banyak itu berubah menikam rakyat sendiri. Orang yang dipilih rakyat dijebloskan ke penjara.

Adapun kelompok apatis tidak terlalu peduli dengan pemilu. Mereka kritis dan karenanya tidak mau menyumbangkan suara sama sekali pada salah satu kandidat. Jumlah mereka juga cukup fantastis bisa mencapai separoh dari calon pemilih, karena itu wajar jika berdampak pada kurang legitimate-nya pilkada, pilgub, dan pemilu.

'Ala kulli hal, SBY kendati di luar negeri dipuja-puji, tapi integritasnya patut dipertanyakan. Indonesia dibombardir oleh barang-barang China, AS dan Jepang tanpa proteksi pelaku usaha lokal secara signifikan. Ekspor bahan mentah kerap sekali gencar ketimbang ekspor hasil industri. Perlindungan pulau-pulau terluar lembek disikapi. Kasus-kasus penganiayaan TKI dan TKW di luar negeri tanpa solusi tegas.

Pengerukan tambang, batubara, minyak bumi, eksplorasi emas, nikel, tembaga dan lain-lain diberikan keleluasaan tanpa renegosiasi kontrak yang menguntungkan bangsa sendiri. Kendati begitu SBY tampaknya puas dengan gelar-gelar 'kesetaraan Indonesia-Amerika Serikat' dengan kehadiran Obama di tanah air, tanpa dibarengi dengan tindakan nyata yang menegaskan kedaulatan bangsa yang saat ini terpuruk akibat terhegemoni oleh kapitalisme global.




DETIK

Luna Maya Peluk Erat Ariel Jelang Sidang Putusan

Luna Maya memberikan dukungannya kepada sang kekasih, Ariel jelang sidang putusan kasus video porno di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin (31/1/2011). Sebelum sidang dimulai, Luna pun memeluk erat Ariel.

Seperti biasa, Luna datang ke ruang tahanan sementara Ariel untuk membawakan sarapan. Sambil menunggu sidang dimulai, mereka terlihat ngobrol santai.

Luna yang mengenakan kaos 'Freedom Ariel' tak henti-hentinya memegang tangan Ariel. Ia juga sempat memeluk erat kekasihnya itu sebelum dibawa ke ruang sidang.

Nasib Ariel akan ditentukan hari ini. Semenjak kasusnya bergulir, Ariel telah mendekam di balik jeruji selama 6 bulan.

Ariel dituntut 5 tahun penjara dengan tuduhan turut membantu penyebaran video pornonya yang diduga dilakukan bersama Luna Maya dan Cut Tari. Kekasih Luna Maya itu didakwa dengan pasal 29 UU no. 4 tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 56 KUHP.

Komisi III Pantau Kinerja KPK dalam Pengusutan Kasus Gayus

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi III ingin memantau kinerja KPK dalam mengusut kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

"Pukul 09.00 WIB Komisi III DPR raker dengan KPK. Kita ingin tahu sejauh mana KPK masuk dalam pengusutan kasus mafia pajak Gayus Tambunan," ujar anggota Komisi III DPR dari FPD, Saan Mustopa, kepada detikcom, Senin (31/1/2011).

Menurut Saan, rapat ini sekaligus sebagai agenda Panja Pemberantasan Mafia Pajak Komisi III DPR. Panja akan mempertanyakan sejauh mana KPK mengungkap kasus korupsi dalam rentetan kasus mafia pajak.

"Kita ingin agar KPK lebih serius menangani kasus Gayus ini agar kasusnya segera terungkap. Kita tidak ingin hanya gratifikasinya tapi juga suap dan korupsinya harus diungkap," imbau Saan.

Saan berharap KPK mau berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka pengusutan kasus Gayus. Koordinasi lembaga penegak hukum ini menjadi kunci kesuksesan pengungkapan big fish di balik Gayus.

"Agar persoalan Gayus tidak melebar kemana-mana, semua penegak hukum harus fokus mengusut siapa tokoh mafia pajak yang sebenarnya," tandasnya.

Berharap Presiden kian Tegas Perangi Mafia

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya berharap Presiden semakin tegas memerangi mafia hukum maupun mafia pajak yang mengendalikan korupsi berskala besar.

"Sikap tegas Presiden harus terlihat nyata oleh rakyat, karena kemauan politik Presiden memerangi mafia hukum dan mafia pajak tampaknya mulai diragukan," kata Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini di Jakarta, Minggu (30/1).

Ia menilai, mundurnya Fraksi Partai Demokrat dalam pengusulan Hak Angket Mafia Pajak di DPR RI, merupakan indikasi sikap basa-basi. "Bahkan ada kesan melindungi mafia pajak," ujarnya tentang langkah mundur fraksi dari partai yang menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI) selaku ketua dewan pembinanya.

Bambang Soesatyo juga mengatakan, ketidakpercayaan (publik) itu terus meluas, karena ada kesan ambivalensi Presiden. "Sikap dan posisi Presiden tampak meyakinkan hanya pada wacana dan pernyataan tentang penegakan hukum, termasuk pernyataan perang melawan korupsi," katanya.

Tetapi, katanya, implementasi di lapangan benar-benar tak mampu meyakinkan rakyat. "Ada kesan, presiden tak hanya ragu, tetapi juga bersikap mendua. Bahkan muncul kesan, Presiden seperti sosok yang terperangkap," ujarnya.

Kesan ini, demikian Bambang Soesatyo, mengemuka karena Presiden tidak berani memberi instruksi tegas atau intervensi bagi berjalannya proses hukum skandal besar Bank Century serta pengungkapan jaringan mafia pajak.

Kemudian, Bambang Soesatyo menunjuk pula saat DPR RI menginisiasi Hak Angket Mafia Pajak, Presiden ternyata tidak mengerahkan semua kewenangan dan partai pendukungnya untuk mendukung inisiatif Parlemen tersebut. "Padahal, Gayus Tambunan sudah terang-terangan mengungkap adanya pemain besar dalam mafia pajak," katanya.

Memerangi korupsi skala besar, menurut dia, harus dimulai dengan memusnahkan mafia hukum, mafia pajak dan mafia proyek (sektor belanja negara). "Sebab, jaringan mafia sudah meliliti hampir semua institusi negara. Institusi negara sudah masuk perangkap mafia," ujarnya.

Buktinya, menurut dia, sejumlah oknum birokrat negara justru mengotaki kerja mafia merampok kekayaan negara. "Makanya, agar perang melawan mafia berjalan efektif, Presiden dan partai pendukungnya harus menunjukkan sikap jelas," demikian  Bambang Soesatyo. 

PDIP: Tangkap Penyuap Kasus Pemilihan Miranda

 Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan kesedihannya atas kasus yan menimpa rekan sejawatnya Panda Nababan. Dia meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proposional dalam menangani perkara dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.

"Bagaimana dengan penyuapnya? Kok KPK belum memproses penyuapnya sampai sekarang," kata Ganjar saat dihubungi Minggu 30 Januari 2011.

Jumat, 28 Januari lalu, KPK menahan 19 politisidalam kasus ini, termasuk diantaranya beberapa politisi PDI Perjuangan. Mereka diduga menerima cek pelawat usai pemilihan yang kemudian dimenangkan Miranda Swaray Goeltom itu.

Panda Nababan sendiri sempat dijemput paksadi Bandara Soekarno-Hatta sebelum akhirnya diperiksa dan ditahan. Panda memang berniat terbang ke Batam untuk menghadiri Rapat Pimpinan Nasional PDI Perjuangan.

Ganjar menambahkan KPK harus menunjukkan kinerja yang tidak tebang pilih agar tidak muncul anggapan negatif. "Supaya tidak ada anggapan tidak proposional, tangkap juga dong penyuapnya," kata Ganjar lagi.

Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi SP menyatakan bahwa penyuap dalam kasus ini mulai ditelisik pekan depan. Saat ini, kata dia, KPK merampungkan dulu berkas-berkas penerima cek. 

PDIP: Tangkap Penyuap Kasus Pemilihan Miranda

 Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan kesedihannya atas kasus yan menimpa rekan sejawatnya Panda Nababan. Dia meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proposional dalam menangani perkara dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.

"Bagaimana dengan penyuapnya? Kok KPK belum memproses penyuapnya sampai sekarang," kata Ganjar saat dihubungi Minggu 30 Januari 2011.

Jumat, 28 Januari lalu, KPK menahan 19 politisidalam kasus ini, termasuk diantaranya beberapa politisi PDI Perjuangan. Mereka diduga menerima cek pelawat usai pemilihan yang kemudian dimenangkan Miranda Swaray Goeltom itu.

Panda Nababan sendiri sempat dijemput paksadi Bandara Soekarno-Hatta sebelum akhirnya diperiksa dan ditahan. Panda memang berniat terbang ke Batam untuk menghadiri Rapat Pimpinan Nasional PDI Perjuangan.

Ganjar menambahkan KPK harus menunjukkan kinerja yang tidak tebang pilih agar tidak muncul anggapan negatif. "Supaya tidak ada anggapan tidak proposional, tangkap juga dong penyuapnya," kata Ganjar lagi.

Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi SP menyatakan bahwa penyuap dalam kasus ini mulai ditelisik pekan depan. Saat ini, kata dia, KPK merampungkan dulu berkas-berkas penerima cek. 

PDIP: Tangkap Penyuap Kasus Pemilihan Miranda

 Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan kesedihannya atas kasus yan menimpa rekan sejawatnya Panda Nababan. Dia meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proposional dalam menangani perkara dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.

"Bagaimana dengan penyuapnya? Kok KPK belum memproses penyuapnya sampai sekarang," kata Ganjar saat dihubungi Minggu 30 Januari 2011.

Jumat, 28 Januari lalu, KPK menahan 19 politisidalam kasus ini, termasuk diantaranya beberapa politisi PDI Perjuangan. Mereka diduga menerima cek pelawat usai pemilihan yang kemudian dimenangkan Miranda Swaray Goeltom itu.

Panda Nababan sendiri sempat dijemput paksadi Bandara Soekarno-Hatta sebelum akhirnya diperiksa dan ditahan. Panda memang berniat terbang ke Batam untuk menghadiri Rapat Pimpinan Nasional PDI Perjuangan.

Ganjar menambahkan KPK harus menunjukkan kinerja yang tidak tebang pilih agar tidak muncul anggapan negatif. "Supaya tidak ada anggapan tidak proposional, tangkap juga dong penyuapnya," kata Ganjar lagi.

Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi SP menyatakan bahwa penyuap dalam kasus ini mulai ditelisik pekan depan. Saat ini, kata dia, KPK merampungkan dulu berkas-berkas penerima cek. 

PDIP: Tangkap Penyuap Kasus Pemilihan Miranda

 Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan kesedihannya atas kasus yan menimpa rekan sejawatnya Panda Nababan. Dia meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proposional dalam menangani perkara dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.

"Bagaimana dengan penyuapnya? Kok KPK belum memproses penyuapnya sampai sekarang," kata Ganjar saat dihubungi Minggu 30 Januari 2011.

Jumat, 28 Januari lalu, KPK menahan 19 politisidalam kasus ini, termasuk diantaranya beberapa politisi PDI Perjuangan. Mereka diduga menerima cek pelawat usai pemilihan yang kemudian dimenangkan Miranda Swaray Goeltom itu.

Panda Nababan sendiri sempat dijemput paksadi Bandara Soekarno-Hatta sebelum akhirnya diperiksa dan ditahan. Panda memang berniat terbang ke Batam untuk menghadiri Rapat Pimpinan Nasional PDI Perjuangan.

Ganjar menambahkan KPK harus menunjukkan kinerja yang tidak tebang pilih agar tidak muncul anggapan negatif. "Supaya tidak ada anggapan tidak proposional, tangkap juga dong penyuapnya," kata Ganjar lagi.

Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi SP menyatakan bahwa penyuap dalam kasus ini mulai ditelisik pekan depan. Saat ini, kata dia, KPK merampungkan dulu berkas-berkas penerima cek. 

Nasdem Rintis Aliansi dengan PDIP

 Nasional Demokrat (Nasdem) tengah membangun aliansi dengan sejumlah partai. Salah satu yang diincar yakni dengan PDIP. Undangan untuk Megawati pun sudah disiapkan, meski sang Ketua Umum PDIP itu masih belum memberikan jawaban.

"Aliansi ini dengan siapa, tentu dengan parpol yang punya visi dan persepsi perjuangan yang sama. Itu sebabanya, kami dari even-even Nasdem scara berkesinambungan memberi ruang kepada parpol. Pada tanggal 31 besok, kita mengundang Ibu Mega, tetapi tidak bisa datang, tentu kita lihat pada lain waktu, kalau tidak bisa datang tanggal 1 Februari kita akan buka pintu, ini masih dalam konfirmasi," kata Sekjen Nasdem Syamsul Muarif di sela-sela Simposium Nasdem di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (30/1/2011).

Dia menjelaskan, namun hal itu bukan berarti Nasdem hanya ingin membangun aliansi dengan PDIP saja, partai politik lainnya pun masih terbuka.

"Bahwa Nasdem itu terbuka, tapi suatu saat nanti dengan PAN atau PKB atau partai lainnya," terang Syamsul yang juga anggota Dewan Pembina Partai Golkar ini.

Bagi Syamsul, partai manapun bisa saja membangun aliansi dengan Nasdem, asalkan memiliki kesamaan dalam visi dan misi untuk melakukan restorasi di Indonesia.

"Dibangun aliansi itu pilihannya. Pilihan kedua menjadi parpol, tetapi yang seperti Ketua Umum Surya Paloh sampaikan, itu masih di halaman 1.000, sedangkan kita masih di halaman 10. Pilihan mana yang kita pilih, kita serahkan kepada sejarah. Kami niatnya untuk mewujudkan restorasi Indonesia," tutupnya.

Jika Miranda Lolos, Panda Cs Bisa Bebas

 Penahanan 19 politisi yang menerima cek pelawat dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) oleh KPK sudah sesuai dengan koridor hukum, namun juga tidak terlepas dari unsur politik.

Karena itu Ketua Umum Nasional Demokrat, Surya Paloh mendesak KPK untuk menangkap penyuap tersangka dugaan suap pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia, yang terpilih kala itu.

"Memang timbul pertanyaan begitu, ini korupsi suap menyuap, yang terima suap ditangkap tetapi yang menyuap belum ditangkap," kata Surya Paloh ketika ditemui di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Minggu (30/1/2011).

Paloh menyatakan KPK harus menjawab pertanyaan publik mengapa penyuapnya belum ditangkap.

Karena bila KPK tidak bisa menjelaskannya, Paloh mengatakan, tersangka penerima suap dapat dikeluarkan dari tahanan dan institusi pemberantasan korupsi tidak lagi dipercaya publik.

"Seperti yang saya katakan tadi ini benteng pertahanan terakhir dan kalau sudah tidak bisa bertahan dia (KPK) pasti akan hilang," katanya.

Putusan Sidang Ariel Ditentukan Hari ini

Sidang vonis perkara video porno yang melibatkan terdakwa Ariel Peterpan digelar hari ini di Gedung Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.

Jelang sidang vonis atau putusan atas perkara video porno dengan  terdakwa Najriel Irham atau Ariel Peterpan, pihak Pengadilan Negeri (PN)
Bandung pun memberlakukan pengamanan ekstra ketat demi mengantisipasi  hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut Humas Pengadilan Negeri (PN) Bandung Sumantono SH, PN  Bandung, selaku penanggung jawab penuh atas jalannya sidang Ariel
Peterpan bertanggung jawab terhadap segala hal yang terjadi dalam  lingkungan PN selama persidangan berlangsung.

Polrestabes Bandung pun mengerahkan sekitar 1.000  personel untuk mengamankan jalannya sidang terdakwa video mesum tersebut.

Ariel  dituntut  jaksa dengan hukuman penjara lima tahun  tahun, membayar denda Rp250 juta dan subsider tiga bulan penjara.

Dalam perkara ini, Ariel didakwa tiga pasal yakni Pasal 29 Jo  Pasal 4 ayat 1 UU No44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 56 ke-2
KUHP, kemudian pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 UU No11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan
pasal 282 ayat 1 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Wajar saja jalannya sidang ini dikawal ketat, karena Aliansi Pergerakan Islam Jawa  Barat yang terdiri dari 26 ormas gabungan seperti Ampibi, Gergaji, PUI,  FSLDK, KAMMI, dan BEM Bandung Raya, rencananya akan mengerahkan 10.000  orang saat sidang vonis perkara video mesum tersebut.

Buku "Pak SBY" masuk SMP

BUKU bukan semata sumber ilmu pengetahuan, melainkan juga sumur peradaban. Oleh karena itu, buku--terutama yang diberikan kepada anak didik--hendaklah memenuhi kualitas tersebut.

Berdasarkan sudut pandang itu, sebaik-baiknya perkara adalah janganlah negara mengeluarkan anggaran untuk memberi anak didik buku yang isinya hanya memuja seorang tokoh, padahal 'sejarah' sang tokoh belum selesai.

Buku mengenai tokoh dengan sejarah yang belum selesai itulah yang diberikan kepada murid SMP di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung, bukan satu atau dua judul, melainkan 10 judul buku, berisi profil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dibeli memakai dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.

Semua buku itu diterbitkan PT Mediatama Surakarta, yang memenangi lelang dana alokasi khusus pada 87 SMP di Tegal. Buku itu antara lain berjudul Lebih Dekat dengan SBY: Jalan Panjang Menuju Istana; Lebih Dekat dengan SBY: Merangkai Kata Menguntai Nada; dan Lebih Dekat dengan SBY: Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil.

Ada tiga alasan mengapa masuknya buku-buku itu ke sekolah dikecam. Pertama, isinya tidak sesuai dengan kurikulum yang diujikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus menyebutkan peredaran buku yang dibiayai dana alokasi khusus harus sesuai dengan kurikulum yang diujikan secara nasional.

Buku profil SBY itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kurikulum yang diujikan secara nasional. Karena itu, membiayai buku-buku itu dengan uang negara melanggar peraturan. Itulah sebabnya Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal mendesak buku-buku itu segera ditarik.

Alasan kedua motif politik di belakang buku-buku itu. Buku-buku itu dibagikan kepada murid SMP, yang pada Pemilu 2014 adalah pemilih pertama. Melalui buku-buku itu, partai yang berkuasa telah mencuri start kampanye.

Alasan ketiga, buku-buku itu dinilai meracuni anak-anak karena, sedikit atau banyak, isinya mengandung kultus individu. Hal itu tidak sehat bagi peradaban demokrasi.

Terlebih, akhir kekuasaan presiden di Republik ini lebih banyak tragic ending daripada happy ending. Sekarang dipuji dan dipuja, esok dicaci dan dimaki. Bahkan, dihujat.

Ada grand design atau tidak, sedang terjadi upaya mengultuskan SBY. Contohnya, ada pertanyaan mengenai lagu karya SBY yang disusupkan sebagai soal ujian masuk pegawai negeri. Contoh lain, dalam sejumlah acara resmi, lagu-lagu karya SBY juga sering diperdengarkan. Kini, kultus individu itu masuk ke buku yang harus dibaca anak didik.

Buku-buku yang isinya kultus individu biarlah dijual bebas di toko buku dan menjadi pilihan bebas orang tua untuk anak mereka. Jangan sekali-kali disediakan pemerintah melalui sekolah, apalagi menggunakan anggaran negara.

Lagi pula, dunia pendidikan mestinya disterilkan dari upaya jilat-menjilat kepada presiden yang sedang berkuasa. Kita heran, Menteri Pendidikan kok berlakon seperti kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu.

Gayus Lumbuun: KPK Panik & Cari Popularitas

Cara KPK melakukan penahanan terhadap 19 tersangka kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI masih membuat partai politik gusar. KPK dinilai melakukan manajemen penanganan kasus yang panik.

"KPK panik saja," ujar politisi PDIP Gayus Lumbuun saat membesuk Panda Nababan di Rutan Salemba, Jakarta, Minggu (30/1/2011).

Kepanikan itu, menurut Gayus, karena adanya desakan dari masyarakat yang menganggap KPK tidak bisa mengungkap kasus cek pelawat secara menyeluruh. "Ya akhirnya yang gampang saja," ujarnya.

Selain panik, KPK dianggap anggota DPR ini, juga mencari popularitas.

"Mereka kepanikan. Diminta keterangan saja belum, kepanasan, sudah ditahan. Lalu apa urgensinya penangkapan?" tukasnya.

PDIP sendiri sudah membentuk tim kuasa hukum untuk mendampingi kadernya yang diseret kasus cek pelawat. "Ibu Mega minta kami unutk memberi dukungan secara hukum tanpa mempolitisasi dengan motif-motif yang menyimpang," ungkap Gayus.

Mega: KPK Masih Tebang Pilih

 Penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih diskriminatif, tebang pilih,dan pandang bulu.Tak jauh beda dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan, tidak perlu menjadi seorang sarjana hukum untuk menilai bahwa penerapan penegakan hukum di Indonesia masih pandang bulu. Yang sangat disayangkan, kata Mega, praktik ini juga dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pada kenyataannya memang tebang pilih. Dengan kasus yang sama dan kejadian yang sama,proses hukum terhadap pihak-pihak yang terkait seharusnya bersamaan. Tapi ini tidak,” ujar Mega di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II PDIP di Batam,kemarin.

Mega mengatakan hal itu menyikapi proses hukum yang dilakukan KPK terhadap para kader PDIP yang menjadi tersangka kasus- kasus dugaan korupsi termasuk penahanan sejumlah anggota dan mantan anggota DPR pekan lalu.

Mereka tersangkut kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda S Goeltom. Sebanyak 13 dari 26 tersangka baru kasus ini adalah kader dan eks kader PDIP. “Kasusnya sama yakni dugaan suap-menyuap. Seharusnya tersangka penyuap dan pihak yang disuap diproses secara bersamaan karena kasusnya memang tidak bisa dipisahkan,”tegas Mega.

Dia mengungkapkan, praktik pandang bulu,diskriminatif,dan tebang pilih dalam penegakan hukum seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi dan nyata. Hal ini sudah berkali-kali dilontarkannya.“Dari dulu saya bilang ini tapi tak ada yang mau percaya karena takut dengan kata-kata tebang pilih,” sesalnya.

Mega juga mengungkapkan, praktik penegakan hukum tebang pilih terjadi pula dalam penanganan kasus skandal Bank Century. DPR, kata dia, sudah sangat gamblang memutuskan adanya dugaan pelanggaran dalam kebijakan bailout Bank Century.

Namun kenyataannya, hingga saat ini proses hukum kasus tersebut belum ada kemajuan yang berarti. Sementara itu,Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan HAM Trimedya Pandjaitan menyatakan,PDIP akan selalu konsisten mendukung pemberantasankorupsi. Namunjikaada praktik tidak tepat yang dilakukan oleh penegak hukum, PDIP akan lantang pula mengkritiknya.

“Akal sehat kita itu susah menerima logika penegakan hukum di mana sudah banyak tersangka yang diduga disuap tapi penyuapnya belum ada,”kata Trimedya. Menurut dia, sangat terbuka kemungkinan lembaga hukum hanya menjadi instrumen penguasa untuk membungkam dan menekan lawan-lawan politiknya. “Apalagi, hal seperti ini sudah banyak terjadi di daerah.Misalnya, kepala daerah dari partai penguasa dan PDIP atau partai lain samasama terjerat kasus hukum.

Yang dari partai penguasa didiamkan sedangkan yang dari PDIP dan partai lain langsung diproses bahkan sangat cepat,”katanya. Di tempat terpisah,Ketua Dewan Cabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan juga memandang proses penegakan hukum di Indonesia masih sarat praktik tebang pilih. “Gerakan moral dan desakan dari masyarakat serta berbagai elemen sangat diperlukan agar penegakan hukum bisa on the track. Contoh konkretnya mudah dilihat.Sekarang politikus kecil ditangkapi sedangkan (kasus) yang besar dialihkan,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, penahanan 19 mantan dan anggota DPR oleh KPK pekan lalu sebenarnya tak perlu dijadikan polemik. Dilihat dari tahun terjadinya perbuatan, penetapan tersangka dan penahanan mereka justru termasuk terlalu lama.Meski begitu, Ray mengakui bahwa penahanan 19 mantan dan anggota DPR saat ini akan berdampak pada isu kemungkinan kasus ini dipakai untuk mengalihkan persoalan hukum Gayus Tambunan.

“Faktor utamanya adalah ketidakmampuan KPK mengungkap siapa pemberi suap kepada para anggota DPR periode 1999-2004 tersebut. Di sini sangat terasa keganjilan KPK.Sangat wajar bila banyak pihak mempertanyakan independensinya dalam kasus ini. Penuh tanda tanya,” kata Ray. Sikap KPK ini, lanjut dia, mengundang spekulasi bahwa kasus ini dipolitisasi. Tentu saja, kata Ray,para mantan dan anggota DPR bersama parpolnya tak akan diam.

Selain melakukan upaya perlawanan hukum, hampir dapat dipastikan mereka juga akan menempuh langkah-langkah politik. Karena itu,kata Ray,setidaknya dalam satu minggu ini, KPK harus mengungkap dan memastikan siapa sebenarnya pemberi suap dalam pemilihan deputi gubernur senior BI. Dengan begitu, KPK dapat menepis tudingan tidak independen, diskriminatif, dan cenderung menjadi kekuatan kepentingan kelompok tertentu.

Demokrat Diuntungkan dengan Kasus Miranda

Pengamat Pemilu Hadar Gumay menilai sebagian partai akan diuntungkan karena kadernya tidak menjadi tersangka kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) termasuk Partai Demokrat.

”Saya kira secara sendirinya tentu partai-partai yang kadernya tidak ditangkap terkait kasus mereka diuntungkan,” ujar Hadar Gumay kepada okezone, Minggu (30/1/2011) malam.

Menurut dia, minimal keuntungan tersebut untuk jangka pendek. ”Kalau ada upaya yang nyata dan sudah membersihkan kadernya serta tidak menghalangi penegak hukum, masyarakat akan kembali pada partai tersebut,” tandasnya.

Kendati demikian, Hadar menjelaskan, dalam kasus ini Partai Demokrat belum tentu diuntungkan terus-menerus. ”Apalagi jika mereka (Partai Demokrat) tidak melakukan upaya yang nyata untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

Terlebih, sambungnya, Demokrat adalah partai yang pentolannya yaitu SBY, menjadi presiden yang memipin pemerintahan, sehingga tidak bisa diam saja untuk menjaga reputasinya.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan 19 tersangka kasus traveller check terkait pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia tahun 2004 yang dimenangkan Miranda Swaray Goeltom. Seluruh tersangka adalah mantan anggota DPR periode 1999 - 2004, termasuk politisi senior dari PDI Perjuangan Panda Nababan.

Para tersangka ditahan di 4 lokasi, yakni Rutan Salemba, Pondok Bambu, Cipinang, dan Polda Metro Jaya. Mereka ditahan untuk 20 hari ke depan, sedangkan penyidik KPK tengah mempersiapkan berkas tuntutan, dan selanjutnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

KPK juga menyatakan penyidik segera memeriksa orang yang diduga melakukan penyuapan dalam kasus tersebut.

Sultan: KPK Perlu Klarifikasi Terkait Penahanan 19 Politisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 19 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004. Sejumlah politisi menilai, KPK telah melakukan tebang pilih. Karenanya, Sultan Hamengku Buwono X berharap KPK melakukan klarifikasi terhadap penahanan itu.

"Yang penting bagi saya adalah bagaimana institusi hukum itu bisa memberikan klarifikasi dengan argumentasi yang jelas bahwa si A itu ditahan atau ditangkap dengan pertimbangan atau dasar apa. Untuk tidak menimbulkan prasangka-prasangka," kata Sultan Hamengkubuwono X usai Simposium Nasional Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Minggu (30/1/11).

Sultan menilai klarifikasi tersebut perlu dilakukan agar kecurigaan terhadap adanya tebang pilih dalam pemberantasan korupsi dapat dihindarkan. KPK dimintanya mengungkap semua kasus korupsi tanpa tebang pilih.

"Kita percaya pada institusi.Tapi juga harus percaya yang menggerakkan itu manusia. Sekarang kalau misal yang mempunyai obyektifitas di dalam menggerakkan rasa keadilan tanpa mempertimbangkan asal usul atau pesanan? Makanya itu perlu ada kejelasan," tutur Sultan

Klarifikasi tersebut perlu agar hubungan antar lembaga berlangsung harmonis. Harmonisasi antar lembaga itu penting dalam upaya penegakan hukum.

"Ya klarifikasi, sehingga antara semua institusi kelembagaan itu bisa membangun kebersamaan di dalam proses untuk sama-sama menegakkan hukum," imbuh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Meski demikian, Sultan mengakui upaya harmonisasi tersebut akan berjalan sulit. Ini dikarenakan di dalam lembaga-lembaga tersebut terdapat orang-orang yang tentu saja punya cara berpikir tersendiri.

"Makanya saya menekankan integritas. Itu sangat sulit," katanya.

Diketahui 19 politisi ditahan KPK pada Jumat (28/1) terkait kasus pemilihan DGS BI pada 2004 lalu. Mereka ditahan di sejumlah tempat antara lain Rutan Cipinang, Rutan Salemba, dan Polda Metro Jaya. Politisi yang ditahan itu antara lain Paskah Suzetta dan Panda Nababan. Sejumlah politisi di DPR kini tengah menyiapkan 'amunisi' untuk menyerang balik KPK.

Tips Merawat BB :

1. Perlakukan Blackberry Anda seperti sebuah PC.

Anda tidak akan belanja online, membuka lampiran e-mail dan memeriksa rekening bank Anda di PC tanpa mengaktifkan proteksi firewall, antivirus dan anti-malware bukan? Nah, mengapa tidak melakukan hal yang sama di Blackberry? Sebuah Blackberry pada dasarnya adalah sebuah komputer mini.


Salah besar jika Anda berasumsi bahwa virus dan malware tidak menjadi masalah di Blackberry. Satu-satunya alasan mengapa kita belum mendengar penyebaran infeksi virus di Blackberry adalah karena sifat malware yang berubah. Dulu infeksi dilakukan untuk bersenang-senang dan pamer. Sekarang tindak kejahatan itu berlatar belakang keuangan.


Tanpa software yang bisa men-scan masalah dan memperbarui definisi virus, pemilik Blackberry diam-diam telah diinfeksi virus. Yang menakutkan, begitu menurut riset Smobile Systems, malware yang paling banyak menjangkiti Blackberry adalah spyware. Padahal spyware bisa mengintai setiap e-mail dan pesan SMS yang keluar dan masuk Blackberry. Bahkan dapat secara remote menghidupkan telepon dan menguping percakapan yang ada.




2. Jangan sembrono.
Anda sedang bersantai di Bali dan mengaktifkan Blackberry: mengecek dan membalas e-mail yang terkait dengan pekerjaan, dan menelepon mitra kerja Anda. Mungkin Anda juga memeriksa rekening bank Anda.


Banyak pengguna Blackberry yang sembrono saat menggunakan perangkat tersebut. Saat di pesawat misalnya. Tahukah Anda bahwa orang yang duduk tepat di belakang kursi Anda bisa melihat apa pun yang sedang Anda lakukan di Blackberry?


Jadi bagaimana? Berhati-hatilah. Jaga informasi pribadi Anda dengan tidak menggunakan Blackberry Anda di tempat-tempat yang terbuka atau di keramaian. Juga jangan bertelepon di tempat kerumunan.


3. Jangan ditinggalkan!

Saran ini memang paling masuk akal, tetapi justru juga yang menjadi awal bencana bagi pengguna Blackberry. Maklum Blackberry kecil sehingga bisa dengan mudah ketinggalan di mana saja; di foodcourt, restoran saat Anda meletakannya di meja, ngobrol, lalu melupakannya. Bukan cuma resiko ketinggalan, tetapi juga membuka peluang bagi pencuri, yang dapat saja mengambil data sensitif atau meng-install trojan horse dalam tempo beberapa detik saat memegang perangkat tersebut.


4. Buat back up.

Hmm, Anda tidak mengikuti saran no. 3 dan sekarang bingung dengan keberadaan Blackberry Anda. Apa yang bisa Anda lakukan? Tergantung pada kesiapan Anda.


Jika Blackberry itu milik perusahaan dan Anda bekerja di perusahaan yang memiliki server Blackberry, segera hubungi bagian TI kantor. Mereka bisa mengunci dan menghapus isi Blackberry Anda dari jarak jauh.


Jika Blackberry itu milik pribadi, atau jika perusahaan anda tidak punya dukungan seperti di atas, pertimbangkan memasang software yang dapat memberi kemampuan seperti di atas. Membeli program yang menyediakan akses remote berarti Anda bisa mengunci perangkat sehingga orang lain tidak bisa mengaksesnya. Anda juga dapat mem-backup informasi yang tersimpan di Blackberry dan menghapusnya saat Anda sadar Blackberry Anda raib dan tidak akan kembali lagi.


Membeli software akses remote berarti yang hilang hanyalah unitnya, bukan data yang tersimpan di dalamnya. Dan jika respon Anda cepat, data perusahaan yang sensitif pun tidak akan hilang.


5. Gunakan enkripsi. 
Enkripsi sudah tersedia di perangkat buatan RIM tersebut. Yang perlu dilakukan hanyalah mengaktifkannya. Sayangnya tidak banyak yang melakukan hal tersebut.

Merawat BlackBerry ??

Masalah yang terkadang dihadapkan oleh pengguna BlackBerry adalah masalah loading yang mulai melambat atau muncul tanda 'jam pasir' yang terus menerus. Ini tentunya sangat mengganggu aktifitas dalam menggunakan ponsel besutan RIM tersebut.Namun hal tersebut bisa saja dihindari jika pengguna rajin membersihkan 'jeroan' dalam BlackBerry. Karena pada dasarnya, membersihkan software di dalam perangkat genggam cerdas ini harus dilakukan minimal 3 hari sekali.

Berikut langkah-langkah tips yang bisa pengguna BlackBerry lakukan agar ponsel cerdas Anda tidak akan mengalami masalah berarti dan 'sehat' selalu;

1. Memoryup Personal

Me-refresh memori di BlackBerry bisa menggunakan aplikasi yang bernama Memoryup Personal. Aplikasi ini bisa didapatkan secara gratis di BlackBerry App World. Tidak hanya mampu membersihkan, aplikasi ini juga memberikan berapa kapasitas memori yang sudah terpakai.

Cara untuk membersihkannya, setelah unduh silahkan masuk ke aplikasi tersebut, dan menekan ikon BlackBerry Anda. Pilih menu 'Quick Boost', lalu tekan. Biarkan Memoryup Personal yang akan bekerja, biasanya akan ada 7 tahapan 'pembersihan'.

2. Membersihkan Browser

Setelah kita melakukan browsing dengan menggunakan alat peramban di BlackBerry, perangkat ini secara otomatis akan menyimpan 'histori' dari situs yang telah kita buka. Ini secara tidak langsung, ini dapat membuat BlackBerry kita menjadi lambat.

Cara membersihkannya cukup mudah, saat Anda membuka salah satu situ di browser BlackBerry, tekan ikon BB Anda, lalu pilih 'Go To', lalu tekan tanda BB lagi, pilih 'Option', lalu 'Cache Operation', setelah itu tekan 'Clear history, lalu tekan 'Clear'. Histori situs di browser ini pun telah dihapus.

3. Cleaning memory

Fungsinya hampir sama dengan Memoryup Personal, namun ini jauh lebih spesifik. Caranya, pilih 'Option', lalu pilih 'Security Option', setelah itu akan muncul 'Memori Cleaning', ubah 'disable' menjadi 'enable', setelah diubah ke enable tekan BB, lalu pilih 'Clean Now', tunggu proses selanjutnya.

Setelah selesai, kembalikan ke posisi disable lalu save.

4. Me-Delete Aplikasi yang Di-Unistall

Aplikasi yang tidak digunakan lagi memang dengan mudah dengan cara delete saja. Namun, hal tersebut tidak membuat aplikasi yang di-delete akan sepenuhnya terhapus. Ini akan sangat mengganggu jika update dari aplikasi tersebut akan muncul, dan tidak sesuai dengan OS yang digunakan. Satu-satunya jalan adalah dengan cara menghapus permanen.

Caranya adalah, masuk ke BB App world, masuk ke My World yang ada di bawah kanan. Setelah masuk, lalu tekan ALT dengan R, S, T secara berbarengan.

Tips ini berlaku untuk semua type BlackBerry, baik Curve, Pearl, Boldataupun Storm. Berikut tips yang dapat bermanfaat untuk perawatan BlackBerry Anda:

1. Usahakan tiap 2-3 hari sekali, cabut/lepas baterai BlackBerry ponsel Anda, dan diamkan selama 1-2 menit, ini fungsinya untuk membuang dan menghapus sisa-sisa file yang tidak terpakai akibat proses chatting maupun browsing.

2. Anda juga bisa melakukan secara rutin Cleaning Memory, dengan cara pilih Options, Security Options, Advanced Security Options, kemudian pilih fitur Cleaning Memory dan pilih modus Enable untuk mengaktifkannya.
3. Setiap 2-3 hari sekali,lakukan Host Routing Table, dengan cara pilih Options, Advanced Options, pilih Host Routing Table, tekan tombol logo BlackBerry icon Anda dan pilih Register Now.

4. Setelah step ke 3 diatas, lakukan juga tiap 2-3 hari sekaliDiagnostic Test, ini sangat penting. Karena lewat inilah kelihatan dilayar apakah smartphone BlackBerry kita terkoneksi semua, baik PIN, Register maupun koneksi Email. Dengan cara, pilih Options, Mobile Network, setelah itu tekan logo BlackBerry icon Anda ,pilih Diagnostic Test, lalu tekan lagi tombol logo BlackBerry icon, pilih RUN, biarkan sampai proses berjalan selesai. Jika saat Anda selesai memproses fitur ini, Anda mengalami kegagalan, ulangi kembali agar hasil diagnostic test Anda tidak ada yang gagal.

Silahkan lakukan langkah-langkah ini secara rutin selama 3 hari sekali. Niscaya BlackBerry Anda akan jauh dari masalah gangguan kelambatan. Selamat mencoba!

PDIP Bentuk Tim Pembela Kasus Cek Lawatan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membentuk tim advokasi untuk mendampingi anggotanya yang terjerat kasus dugaan suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia.


"Kami sudah membentuk tim pengacara. Sudah dibagi, ada beberapa dalam tiga atau empat kelompok," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Ikhsan Sulistiyo, di Jakarta, Sabtu, 29 Januari 2011.


Menurut dia, dalam satu kelompok tim pembela akan diketuai satu orang pengacara. Ikhsan juga menyebut sejumlah nama pengacara beken yang telah dipersiapkan PDIP. "Ada Juniver Girsang, Patra M Zen, dan Farhat Abbas," katanya.


Dia menambahkan tidak menutup kemungkinan tim pembela yang dibentuk PDIP akan melakukan komunikasi dengan tim pembela yang dibentuk Partai Golkar yang kadernya juga diduga terlibat. Komunikasi itu, kata dia, sangat mungkin terjadi karena kasus yang dihadapi sama.


"Kan ini kasusnya sama, cuma kebetulan yang terkena itu bajunya PDIP, Golkar, dan PPP. Kalau dibuka bajunya kasusnya sama," kata dia. "Kan pastinya mereka punya bahan apa, kita punya bahan ini. Nah, kita komunikasikan supaya pembelaan kita lengkap."


Sebagaimana diketahui, KPK menduga 25 politisi yang berasal dari Partai Golkar, PDI  Perjuangan, dan PPP menerima suap usai memilih Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.


KPK pun melakukan penahanan besar-besaran kepada politisi yang diduga terlibat itu, kemarin. Sembilan belas orang di antaranya telah ditahan. Mereka dijebloskan ke sejumlah rumah tahanan, seperti Salemba, Cipinang, Polda Metro Jaya, dan Pondok Bambu.

Politisi yang ditahan antara lain, Panda Nababan (PDIP), Soewarno (PDIP), Max Moein (PDIP), Baharuddin Aritonang (Golkar), TM Nurlif (Golkar), Reza Kamarullah (Golkar), dan Paskah Suzeta (Golkar). (umi)

• VIVAnews