Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 19 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004. Sejumlah politisi menilai, KPK telah melakukan tebang pilih. Karenanya, Sultan Hamengku Buwono X berharap KPK melakukan klarifikasi terhadap penahanan itu.
"Yang penting bagi saya adalah bagaimana institusi hukum itu bisa memberikan klarifikasi dengan argumentasi yang jelas bahwa si A itu ditahan atau ditangkap dengan pertimbangan atau dasar apa. Untuk tidak menimbulkan prasangka-prasangka," kata Sultan Hamengkubuwono X usai Simposium Nasional Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Minggu (30/1/11).
Sultan menilai klarifikasi tersebut perlu dilakukan agar kecurigaan terhadap adanya tebang pilih dalam pemberantasan korupsi dapat dihindarkan. KPK dimintanya mengungkap semua kasus korupsi tanpa tebang pilih.
"Kita percaya pada institusi.Tapi juga harus percaya yang menggerakkan itu manusia. Sekarang kalau misal yang mempunyai obyektifitas di dalam menggerakkan rasa keadilan tanpa mempertimbangkan asal usul atau pesanan? Makanya itu perlu ada kejelasan," tutur Sultan
Klarifikasi tersebut perlu agar hubungan antar lembaga berlangsung harmonis. Harmonisasi antar lembaga itu penting dalam upaya penegakan hukum.
"Ya klarifikasi, sehingga antara semua institusi kelembagaan itu bisa membangun kebersamaan di dalam proses untuk sama-sama menegakkan hukum," imbuh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
Meski demikian, Sultan mengakui upaya harmonisasi tersebut akan berjalan sulit. Ini dikarenakan di dalam lembaga-lembaga tersebut terdapat orang-orang yang tentu saja punya cara berpikir tersendiri.
"Makanya saya menekankan integritas. Itu sangat sulit," katanya.
Diketahui 19 politisi ditahan KPK pada Jumat (28/1) terkait kasus pemilihan DGS BI pada 2004 lalu. Mereka ditahan di sejumlah tempat antara lain Rutan Cipinang, Rutan Salemba, dan Polda Metro Jaya. Politisi yang ditahan itu antara lain Paskah Suzetta dan Panda Nababan. Sejumlah politisi di DPR kini tengah menyiapkan 'amunisi' untuk menyerang balik KPK.
"Yang penting bagi saya adalah bagaimana institusi hukum itu bisa memberikan klarifikasi dengan argumentasi yang jelas bahwa si A itu ditahan atau ditangkap dengan pertimbangan atau dasar apa. Untuk tidak menimbulkan prasangka-prasangka," kata Sultan Hamengkubuwono X usai Simposium Nasional Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Minggu (30/1/11).
Sultan menilai klarifikasi tersebut perlu dilakukan agar kecurigaan terhadap adanya tebang pilih dalam pemberantasan korupsi dapat dihindarkan. KPK dimintanya mengungkap semua kasus korupsi tanpa tebang pilih.
"Kita percaya pada institusi.Tapi juga harus percaya yang menggerakkan itu manusia. Sekarang kalau misal yang mempunyai obyektifitas di dalam menggerakkan rasa keadilan tanpa mempertimbangkan asal usul atau pesanan? Makanya itu perlu ada kejelasan," tutur Sultan
Klarifikasi tersebut perlu agar hubungan antar lembaga berlangsung harmonis. Harmonisasi antar lembaga itu penting dalam upaya penegakan hukum.
"Ya klarifikasi, sehingga antara semua institusi kelembagaan itu bisa membangun kebersamaan di dalam proses untuk sama-sama menegakkan hukum," imbuh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
Meski demikian, Sultan mengakui upaya harmonisasi tersebut akan berjalan sulit. Ini dikarenakan di dalam lembaga-lembaga tersebut terdapat orang-orang yang tentu saja punya cara berpikir tersendiri.
"Makanya saya menekankan integritas. Itu sangat sulit," katanya.
Diketahui 19 politisi ditahan KPK pada Jumat (28/1) terkait kasus pemilihan DGS BI pada 2004 lalu. Mereka ditahan di sejumlah tempat antara lain Rutan Cipinang, Rutan Salemba, dan Polda Metro Jaya. Politisi yang ditahan itu antara lain Paskah Suzetta dan Panda Nababan. Sejumlah politisi di DPR kini tengah menyiapkan 'amunisi' untuk menyerang balik KPK.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar