PDIP mendesak Presiden SBY melakukan resuffle terhadap 10 menterinya. Namun, PDIP membantah mengincar salah satu dari pos kementerian dan berkomitmen tidak akan menempatkan kadernya dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.
“PDI Perjuangan di luar saja, tidak ada kepentingan untuk berkoalisi dengan penguasa. Ini karena 10 menteri tidak memenuhi target dalam kinerja selama setahun ini, “ kata Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo usai membuka acara Kaderisasi Kader PDIP di Hotel Melka Lovina, Buleleng, Bali, Sabtu (5/2/2011).
PDIP enggan merinci 10 menteri yang harus diganti. Tjahjo hanya menunjuk Menteri Dalam Negeri Gamawan Fausi ada dideret pertama menteri yang harus dicopot.
Berikutnya adalah Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. "Ia membuat kebijakan petani dan nelayan kiamat. Subsidinya hak-hak untuk pakan ternak, untuk beras untuk kedelai dihabiskan. Seharusnya petani diberikan subsidi oleh pemertintah malah impor," kecam Tjahjo.
Tjahjo mengatakan PDIP mengembalikannya kepada Presiden yang memiliki hak preogratif untuk menilai kinerja pembantunya tersebut. "Saya kira presiden lebih tahu. Ya, kami dari partai penyeimbang mendesak untuk kepentingan bersama, terutama masyarakat kecil seperti petani dan nelayan, “ katanya.
“PDI Perjuangan di luar saja, tidak ada kepentingan untuk berkoalisi dengan penguasa. Ini karena 10 menteri tidak memenuhi target dalam kinerja selama setahun ini, “ kata Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo usai membuka acara Kaderisasi Kader PDIP di Hotel Melka Lovina, Buleleng, Bali, Sabtu (5/2/2011).
PDIP enggan merinci 10 menteri yang harus diganti. Tjahjo hanya menunjuk Menteri Dalam Negeri Gamawan Fausi ada dideret pertama menteri yang harus dicopot.
Berikutnya adalah Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. "Ia membuat kebijakan petani dan nelayan kiamat. Subsidinya hak-hak untuk pakan ternak, untuk beras untuk kedelai dihabiskan. Seharusnya petani diberikan subsidi oleh pemertintah malah impor," kecam Tjahjo.
Tjahjo mengatakan PDIP mengembalikannya kepada Presiden yang memiliki hak preogratif untuk menilai kinerja pembantunya tersebut. "Saya kira presiden lebih tahu. Ya, kami dari partai penyeimbang mendesak untuk kepentingan bersama, terutama masyarakat kecil seperti petani dan nelayan, “ katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar