Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR RI, menyorot kritis sikap Mabes Polri yang bertolak belakang dengan perilaku kenegarawanan Panglima TNI, menanggapi aksi 'koin' untuk Presiden oleh berbagai elemen masyarakat.
"Polri seyogianya tidak perlu ikut-ikutan cari muka dan panik dengan mengatakan pengumpulan 'koin' itu merupakan penghinaan kepada simbol negara dan dapat dipidanakan," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/2).
Bambang Soesatyo lalu menunjuk kearifan Panglima TNI ketika muncul aksi masyarakat tersebut. "Panglima TNI saja menganggap 'koin' untuk Presiden sah-sah saja," ujarnya, mengutip ucapan orang nomor satu di Mabes TNI tersebut.
Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, menganggap, berbagai aksi yang digelar kelompok masyarakat untuk memperlihatkan ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk mengumpulkan 'koin' untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan hal biasa selagi dilakukan tidak dengan cara-cara anarkis.
"Itu hak politik warganegara untuk menyampaikan pendapatnya. Itu sah-sah saja selama tidak anarkis," kata Agus Suhartono usai mengikuti rapat di Komisi I DPR RI, di Senayan, Rabu siang (2/2).
Karena itu, Bambang Soesatyo menyatakan, pihaknya mengingatkan Polri haruslah menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. "Bukan alat kekuasaan untuk menindas aspirasi masyarakat. Polri adalah polisi rakyat. Bukan polisi istana," katanya.
"Polri seyogianya tidak perlu ikut-ikutan cari muka dan panik dengan mengatakan pengumpulan 'koin' itu merupakan penghinaan kepada simbol negara dan dapat dipidanakan," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/2).
Bambang Soesatyo lalu menunjuk kearifan Panglima TNI ketika muncul aksi masyarakat tersebut. "Panglima TNI saja menganggap 'koin' untuk Presiden sah-sah saja," ujarnya, mengutip ucapan orang nomor satu di Mabes TNI tersebut.
Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, menganggap, berbagai aksi yang digelar kelompok masyarakat untuk memperlihatkan ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk mengumpulkan 'koin' untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan hal biasa selagi dilakukan tidak dengan cara-cara anarkis.
"Itu hak politik warganegara untuk menyampaikan pendapatnya. Itu sah-sah saja selama tidak anarkis," kata Agus Suhartono usai mengikuti rapat di Komisi I DPR RI, di Senayan, Rabu siang (2/2).
Karena itu, Bambang Soesatyo menyatakan, pihaknya mengingatkan Polri haruslah menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. "Bukan alat kekuasaan untuk menindas aspirasi masyarakat. Polri adalah polisi rakyat. Bukan polisi istana," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar