"Inpres itu dibuat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kalau Golkar meminta itu dicabut, sangat kami sayangkan. Bisa-bisa nanti 2014 Golkar dicap pro koruptor," kata jubir PD Ruhut Sitompul di Jakarta, Sabtu (22/1/2011).
Dia menjelaskan, salah satu isi Inpres itu, yakni melakukan pembuktian terbalik untuk kasus korupsi. Hal itu, lanjut Ruhut justru sangat efektif untuk mencegah para koruptor leluasa melakukan aksinya.
"Dengan pembuktian terbalik itu, Presiden SBY artinya benar-benar tidak main-main dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," jelasnya.
Bukan hanya penuntasan kasus Gayus yang akan maksimal dengan Inpres itu, mafia hukum dan mafia pajak juga akan dibersihkan. Golkar tentu kalau pro pemberantasan korupsi harus mendukung langkah presiden ini.
"Saat ini tentu pemberantasan korupsi menjadi perhatian kita bersama, sejak dahulu setelah orde baru, orde reformasi kita mencari cara untuk memberantas korupsi, dan pembuktian terbalik ini mesti didukung," tutupnya.
Diketahui Partai Golkar menilai negatif Inpres penuntasan kasus Gayus. Mereka pesimis perintah Presiden SBY untuk dilaksanakan Wapres Boediono dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu akan efektif.
"Bukan hanya tidak efektif tapi bahkan akan memperkeruh persoalan, karena faktanya Satgas dalam kasus ini justru menimbulkan masalah baru," ujar Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, dalam konferensi pers di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/1).
Idrus pun menyarankan agar Presiden SBY membatalkan rencana penerbitan inpers tersebut. Alasannya untuk mengefektifkan penegakan hukum terkait kasus Gayus, meski dia akui langkah pembatalan sama dengan kemunduran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar