Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, memperkirakan ada lima isu yang akan memanaskan dunia politik Indonesia tahun ini.
Di antaranya ialah kasus terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan.
"Soal Gayus akan tambah lagi kasus pajak lainnya karena ada audit BPK mengenai Dirjen Pajak. Panja (DPR) Pajak juga ada harapan menjadi Pansus dan ini akan membuat suhu politik meningkat," kata Maruarar di Jakarta, Kamis, 20 Januari 2011.
Selain isu pajak, lanjut Maruarar, isu besar lainnya yang akan menggelinding yakni skandal Bank Century paska putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Menyatakan Pendapat, reshuffle kabinet, Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta, dan pembahasan revisi paket UU Politik.
Lebih lanjut Maruarar menyinggung posisi Gayus dalam kasus mafia pajak. Menurutnya, Gayus hanyalah pion atau aktor pembantu. "Ada pemeran utama, sutradara, dan produsernya," kata Maruarar.
"Oleh karena itu, aparat hukum harus bisa menangkap sampai sutradara dan produsernya. Enggak mungkin kalau enggak ada aktor di belakangnya," ujarnya. “Kalau Wakil Presiden dikasih tanggung jawab, kredibilitas Presiden SBY akan turun karena bisa dinilai tidak mampu menyelesaikan kasus ini.”
Maruarar melanjutkan PDIP juga akan mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR dalam kasus Bank Century. "Tapi kami tidak mau isu ini dipakai oleh partai-partai anggota Setgab (Sekretariat Gabungan) untuk dijadikan bargaining di dalam kabinet," katanya.
Namun, menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR, Romahurmuzy, tidak ada satupun partai mitra koalisi yang berniat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat sebagai bargaining politik. "Tapi [bargaining] tergunakan dengan sendirinya," ujarnya.
"Soal Gayus akan tambah lagi kasus pajak lainnya karena ada audit BPK mengenai Dirjen Pajak. Panja (DPR) Pajak juga ada harapan menjadi Pansus dan ini akan membuat suhu politik meningkat," kata Maruarar di Jakarta, Kamis, 20 Januari 2011.
Selain isu pajak, lanjut Maruarar, isu besar lainnya yang akan menggelinding yakni skandal Bank Century paska putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Menyatakan Pendapat, reshuffle kabinet, Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta, dan pembahasan revisi paket UU Politik.
Lebih lanjut Maruarar menyinggung posisi Gayus dalam kasus mafia pajak. Menurutnya, Gayus hanyalah pion atau aktor pembantu. "Ada pemeran utama, sutradara, dan produsernya," kata Maruarar.
"Oleh karena itu, aparat hukum harus bisa menangkap sampai sutradara dan produsernya. Enggak mungkin kalau enggak ada aktor di belakangnya," ujarnya. “Kalau Wakil Presiden dikasih tanggung jawab, kredibilitas Presiden SBY akan turun karena bisa dinilai tidak mampu menyelesaikan kasus ini.”
Maruarar melanjutkan PDIP juga akan mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR dalam kasus Bank Century. "Tapi kami tidak mau isu ini dipakai oleh partai-partai anggota Setgab (Sekretariat Gabungan) untuk dijadikan bargaining di dalam kabinet," katanya.
Namun, menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR, Romahurmuzy, tidak ada satupun partai mitra koalisi yang berniat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat sebagai bargaining politik. "Tapi [bargaining] tergunakan dengan sendirinya," ujarnya.
Romahurmuzy mengingatkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi keluar, Fraksi Demokrat sendirian cukup sebagai pengunci agar Hak Menyatakan Pendapat tidak bisa digunakan. "Sekarang tidak bisa lagi. Tergulirkan Hak Menyatakan Pendapat akan menaikkan bargaining PKB dan PAN, yang pada paripurna lalu turut mendukung opsi A bersama Demokrat," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar