YOGYAKARTA, (PRLM).- Ketua Umum DPD Partai Demokrat DI Yogyakarta GBPH Prabukusumo menyerahkan kartu anggota kepada pengurus DPD Partai Demokrat (PD) DI Yogyakarta, Kamis (9/12). Adik kandung Sri Sultan Hamengku Buwono X tersinggung masalah keistimewaan Yogyakarta masih dipersoalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat.
Beberapa kali dalam kesempatan berbeda, Prabukusumo menekankan akan mempertaruhkan kepemimpinan dan anggota PD kalau masalah sistem penetapkan gubernur dan wakil gubernur masih disoal partainya. "Saya mundur sebagai ketua umum DPD Partai Demokrat sekaligus mencabut keanggotaan tidak seizin Sri Sultan Hamengku Buwono X. Saya inisiatif sendiri," kata dia. Selama memimpin DPD PD DI Yogyakarta, dia mengantarkan PD menang pada Pemilu 2009.
Dalam pernyataan di televisi lokal, dia sangat emosional dalam menanggapi sikap Presiden Yudhoyono. Menurut dia pemerintah sangat naif kesepakatan Negara Ngayogyakarta dan RI dipersoalkan lagi. Padahal waktu Yogyakarta bergabung dengan RI, statusnya sebagai negara merdeka. Komitmen untuk membentuk NKRI, konsesi politiknya gubernur dan wakil gubernur dari Keraton dan Pakualaman. Kini, komitmen tersebut dimasalahkan lagi dalam pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta.
Dia menyatakan pertimbangan mundur dari ketua daerah dan anggota partai dilandasi bakti kepada orang tua. "Saya tidak ingin masuk kualifikasi sebagai anak durhaka kepada orangtua," kata dia.
Menurut dia komitmen politik Kraton Yogyakarta saat bergabung dengan RI 5 September 1945 adalah pemerintahan di DI Yogyakarta dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam yang bertahta. Maknanya, kekuasaan Sultan dan Paku Alam masih penuh walaupun negara kesultanan bergabung dengan NKRI.
Menurut dia konsep kepemimpinan Yogyakarta daam RUU Keistimewaan Yogyakarta bermaksud untuk menjauhkan raja dari rakyat. Konsep formalnya memuliakan raja dan paku alam dengan mendudukan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil guberur utama. "Itu membatasi kedekatan raja dengan rakyat. Jadi, menteri dalam negeri harus memahami dulu maklumat 5 September 1945 dulu agar memahami benar apa dan bagaimana keistimewaan Yogyakarta dari perspektif sejarah dan lainnya," kata dia.
Dia merasa bahagia dan lepas dari tekanan batin setelah mengumumkan mundur dari pimpinan partai dan keanggotaannya. Dengan tidak terikat dengan PD, dia berani untuk menyuarakan sikap dan membela kraton sepenuh hati untuk mempertahankan kekuasaan kesultanan. Kalau bersikap kritis dan tegas di partai, itu tidak baik, dianggap menjelekkan nama partai
Tidak ada komentar:
Posting Komentar