Kembali ke "Orde Baru", bila Pemerintah Boikot Media

 Kritikan kepada pemerintah yang disampaikan melalui pemberitaan, merupakan masukan berharga. Namun bila ada media massa yang secara sistematis memberitakan keburukan dinilai Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam bisa menimbulkan salah paham masyarakat terhadap pemerintah dan karenanya dapat diboikot.

"Ada koran dan televisi yang setiap menit dan jam memberitakan soal keburukan, sampai gambarnya diulang-ulang setiap hari lalu menyebut pemerintah gagal sehingga terjadi misleading di masyarakat. Itu kan salah, boikot saja," kata Dipo Alam.

Hal ini disampaikannya kepada wartawan yang menemuinya di sela-sela jeda rapat pematangan rencana induk percepatan dan pembangunan ekonomi 2025 di Istana Bogor, Senin (21/2/2011).

Dipo menilai pengulang-ulangan satu berita kasus lalu digeneralisasi adalah sesuatu yang
tidak tepat. Sebab menimbulkan salah paham di masyarakat dan calon investor yang berniat menanamkan modalnya di Indonesia.

"Investor akan melihat bahwa Indonesia selalu kacau, gelap dan gonjang ganjing. Kasihan masyarakat. Bukannya alergi terhadap kritik, tapi akumulasi begitu kan salah. Itu harus diperbaiki," paparnya.

Lantas apa bentuk boikot yang dia maksud? "Saya akan hubungi semua sekjen dan humas kementerian, jangan pasang iklan di situ," jawab Dipo.

"Orang pemerintah yang diundang sebagai nara sumber, tidak usah datang. Buat apa? Ngomong apa pun juga akan salah. Sudah dijelaskan, masih disalahkan," sambung dia.