"Saya pikir para tokoh agama ini masih butuh waktu untuk menyerap aspirasi publik terkait data-data kebohongan pemerintah. Ada saat yang lebih tepat bagi para tokoh agama untuk menyampaikan langsung kepada pemerintah jika dirasa data-data dari publik sudah terinventarisasi", kata Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Fajar Riza Ul Haq dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (16/1/2011).
Fajar menjelaskan, sikap untuk menunda pertemuan tokoh lintas agama dengan SBY bukan
berarti mengabaikan dialog. Dialog membutuhkan keseriusan dari kedua belah pihak,
bukan semata menyelamatkan citra.
"Reaksi melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto sangat tidak kondusif ketika pertama kali merespons kritik terbuka para tokoh lintas agama," imbuhnya.
Dia menambahkan, para tokoh lintas agama alangkah lebih baik menunggu pola komunikasi politik yang lebih elegan oleh Presiden SBY.
"Saya kira kita menunggu pola Komunikasi politik yang lebih elegan dari Presiden SBY kepada para tokoh yang menjadi sentral gerakan ini", kata pria yang juga menjabat sebagai Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan ini.
Di beberapa surat kabar nasional beberapa hari lalu, redaksi menulis editorial tentang kritik tokoh agama atas kebohongan publik. Koran Media Indonesia misalnya menulis tajuk berjudul "Kritik Keras Tokoh Agama" dan koran Kompas berjudul "Kritik atas Kebohongan Publik."
Hal itu berangkat dari 9 pemuka agama yakni Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis-Suseno dan Romo Benny Susetyo menganggap pemerintahan Presiden SBY gagal mengemban amanah rakyat.
Kebohongan-kebohongan publik menjadi keresahan para tokoh agama tersebut. Para pemuka agama tersebut lantas mengajak umat mereka untuk memerangi kebohongan yang dilakukan pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar