Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo |
"Saya kira perlu political will dari pemerintah, dari Presiden (SBY), untuk menekan. Presiden yang harus menekan kepolisian dan kejaksaan untuk segera membongkar tuntas kasus Gayus," kata Tjahjo di Jakarta.
Tjahjo menyikapi pembentukan Panja Pemberantasan Mafia Pajak sebagai dorongan politik bagi para aparat penegak hukum. Upaya ini untuk meningkatkan kinerja dan kerja sama dalam membongkar kasus Gayus serta kejahatan mafia pajak.
"Sebenarnya fungsi DPR ini pengawasan. DPR tidak punya fungsi-fungsi yang dipunyai baik oleh kejaksaan, kepolisian, maupun KPK. Nah, tugas DPR secara politik ya mendorong KPK, kepolisian, maupun kejaksaan supaya ada sinergi yang sama mengupas tuntas siapa di balik ini," kata Tjahjo.
Selain itu, Presiden diminta memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada KPK maupun kejaksaan untuk mengungkap tuntas kasus mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji, orang pertama yang berupaya membongkar kejahatan mafia pajak. Kemudian, lanjut Tjahjo, kasus Century, dan lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar