"Tidak apa-apa. Itu terserah dia (Gerindra). Sikap kami tidak tergantung oleh partai lain," ujar Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, saat dihubungi, di Jakarta, Sabtu, 5 Maret 2011.
Sikap PDIP, menurut Ara --sapaan Maruarar--, sudah sangat jelas. Walaupun diimingi sesuatu yang menggiurkan oleh pemerintah, PDIP tetap berada di jalur oposisi.
"Politik bukan kalah atau menang. Tapi, bagaimana mempertahankan ideologi kami. Walaupun sendiri, kami tetap pertahankan ideologi," tuturnya.
Sebelumnya, santer terdengar bahwa salah satu Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan itu disinyalir sebagai tawaran kepada putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk masuk dalam kabinet.
Mengenai hal itu, Ara menegaskan, jika tawaran tersebut diterima, Puan telah melakukan langkah inkonstitusional.
"Itu inkonstitusional. Yang tidak hadir pada paripurna angket kemarin saja diserahkan ke dewan kehormatan partai. Apalagi kalau ada yang masuk kabinet, pasti akan ditindak," katanya.
Siapa pun, Ara melanjutkan, harus mematuhi sikap dari Ketua Umum PDIP Megawati. Sebab, dalam kongres PDIP di Bali secara tegas menyebutkan, sikap PDIP sebagai partai oposisi dan Megawati sebagai formatur tunggal. Jadi, siapa pun harus tunduk pada aturan tersebut.
"Saya, Pak Tjahjo (Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo), termasuk Mbak Puan diangkat oleh Bu Mega. Jadi, harus patuh terhadap Bu Mega," ucapnya.
Lalu, bagaimana dengan sikap Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, Taufiq Kiemas, yang memberikan sinyal merestui PDIP bergabung dengan pemerintah? "Ya, tidak apa-apa. Tapi, sikap kami sudah tegas, kami tetap berada di luar pemerintah," katanya.
Kemarin, Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, mengumpulkan elite partainya untuk membahas tawaran koalisi dari Demokrat. Gerindra meminta syarat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus lebih diefektifkan lagi dan ketahanan pangan harus diperkuat ketika mereka masuk kabinet.
"Itu inkonstitusional. Yang tidak hadir pada paripurna angket kemarin saja diserahkan ke dewan kehormatan partai. Apalagi kalau ada yang masuk kabinet, pasti akan ditindak," katanya.
Siapa pun, Ara melanjutkan, harus mematuhi sikap dari Ketua Umum PDIP Megawati. Sebab, dalam kongres PDIP di Bali secara tegas menyebutkan, sikap PDIP sebagai partai oposisi dan Megawati sebagai formatur tunggal. Jadi, siapa pun harus tunduk pada aturan tersebut.
"Saya, Pak Tjahjo (Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo), termasuk Mbak Puan diangkat oleh Bu Mega. Jadi, harus patuh terhadap Bu Mega," ucapnya.
Lalu, bagaimana dengan sikap Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, Taufiq Kiemas, yang memberikan sinyal merestui PDIP bergabung dengan pemerintah? "Ya, tidak apa-apa. Tapi, sikap kami sudah tegas, kami tetap berada di luar pemerintah," katanya.
Kemarin, Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, mengumpulkan elite partainya untuk membahas tawaran koalisi dari Demokrat. Gerindra meminta syarat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus lebih diefektifkan lagi dan ketahanan pangan harus diperkuat ketika mereka masuk kabinet.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar